Al-Quds, Purna Warta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyatakan bahwa militer Israel telah menyerang infrastruktur bawah tanah milik Hizbullah setelah terlebih dahulu memberi tahu Amerika Serikat mengenai operasi tersebut.
Menurut laporan Kantor Berita Al Jazeera, Netanyahu dan Katz mengklaim bahwa pasukan Israel telah menghancurkan sebuah terowongan dan infrastruktur bawah tanah milik Hizbullah di kawasan Majdal Zoun, Lebanon selatan. Dalam pernyataan bersama mereka disebutkan bahwa sebelum operasi dilaksanakan, Israel telah menyampaikan pemberitahuan kepada pemerintah Amerika Serikat serta perwakilan AS di Lebanon mengenai rencana penghancuran infrastruktur Hizbullah.
Keduanya menyatakan bahwa militer Israel akan terus menghancurkan infrastruktur Hizbullah dan menghilangkan ancaman terhadap permukiman di wilayah utara Israel. Mereka juga menegaskan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di “zona aman” yang telah ditetapkan di Lebanon selatan. Netanyahu dan Katz turut mengklaim bahwa terowongan yang dihancurkan tersebut menyimpan ratusan pucuk senjata dan sejumlah peluncur rudal.
Menurut keterangan militer Israel, sasaran operasi adalah kompleks terowongan bawah tanah sepanjang sekitar 200 meter dengan kedalaman lebih dari 25 meter di Majdal Zoun. Israel mengklaim kompleks tersebut berisi ratusan persenjataan, beberapa lubang peluncur roket yang mengarah ke wilayah Israel, serta dibangun dengan dukungan teknologi dan keahlian dari Iran.
Operasi tersebut dilakukan beberapa hari setelah Israel dan Lebanon menyepakati pengaturan keamanan yang dimediasi Amerika Serikat untuk meredakan ketegangan di sepanjang perbatasan kedua negara. Kesepakatan itu mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari sebagian wilayah Lebanon selatan, disertai pengerahan Angkatan Bersenjata Lebanon, sementara Israel diizinkan mempertahankan kehadiran sementara di zona keamanan yang diperluas hingga ancaman dinilai telah berkurang.
Di sisi lain, Hizbullah mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap pengaturan gencatan senjata dan menegaskan tetap memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri. Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, sebelumnya juga menolak pengaturan keamanan yang dimediasi Amerika Serikat dan menilai kesepakatan tersebut tidak dapat diterima. Sementara itu, sejumlah pejabat Lebanon, termasuk Ketua Parlemen Nabih Berri, turut mengkritik kesepakatan tersebut dengan menyebutnya sebagai hasil tekanan eksternal yang berpotensi memicu perpecahan politik di dalam negeri.