Washington, Purna Warta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah “menerima” undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dengan apa yang disebut Trump sebagai “Dewan Perdamaian”, sebuah langkah yang semakin memperkuat kritik global terhadap badan yang secara luas dipandang telah terkompromi, bersifat koersif, dan sangat terkait dengan kehancuran Gaza.
Kantor Netanyahu mengonfirmasi keputusan tersebut pada hari Rabu, meskipun pemimpin Israel itu saat ini menjadi subjek surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan selama serangan Israel yang terus berlangsung di Gaza.
Inti dari kontroversi ini adalah komite eksekutif pendiri dewan, yang memegang kekuasaan nyata dalam pengambilan keputusan terkait masa depan Gaza.
Di antara anggota paling menonjol terdapat Jared Kushner, menantu Trump; mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair; Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio; utusan Trump Steve Witkoff; serta finansier Wall Street Marc Rowan, CEO Apollo Global Management.
Apa yang disebut Dewan Perdamaian tersebut diumumkan oleh Gedung Putih pada Oktober lalu sebagai bagian dari rencana 20 poin Trump untuk Gaza, yang secara nominal dikaitkan dengan tahap kedua perjanjian gencatan senjata dengan Hamas.
Meski awalnya diposisikan sebagai mekanisme untuk mengawasi rekonstruksi, tata kelola, dan keamanan Gaza, Trump kemudian mengindikasikan bahwa dewan tersebut dapat mengambil peran global, berpotensi menyaingi atau bahkan menyingkirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut draf piagam dewan yang ditinjau oleh media internasional, partisipasi dalam badan tersebut menuntut biaya yang sangat tinggi: hingga US$1 miliar untuk kursi permanen. Pengaturan ini oleh para diplomat dan analis digambarkan sebagai bersifat pemerasan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam diplomasi multilateral modern.
Setidaknya 60 pemimpin dunia diundang. Namun, antusiasme terhadap inisiatif ini dengan cepat memudar.
Swedia secara resmi menolak untuk berpartisipasi dalam kerangka yang ada saat ini, sementara negara-negara lain, termasuk Inggris dan Uni Eropa, mengakui telah menerima undangan tetapi belum menyatakan komitmen.
Arab Saudi secara mencolok memilih untuk tidak terlibat. Sejumlah pemerintah dilaporkan tengah meninjau kembali keterlibatan mereka, di tengah kekhawatiran bahwa dewan tersebut tidak lebih dari kendaraan politik yang dikendalikan AS untuk melegitimasi dominasi Israel di Gaza.
Netanyahu sendiri telah menyuarakan keberatan—bukan terhadap legitimasi dewan, melainkan terhadap komposisinya.
“Kami memiliki beberapa perbedaan pendapat dengan sahabat-sahabat kami di Amerika Serikat terkait pembentukan dewan penasihat yang akan mendampingi proses perdamaian di Gaza,” ujarnya, merujuk pada Dewan Eksekutif Gaza yang baru diumumkan, sebuah badan bawahan yang ditugaskan untuk mengelola Jalur Gaza.
Netanyahu berjanji akan memblokir peran apa pun bagi Turki dan Qatar, dengan menegaskan bahwa tentara dari kedua negara tersebut “tidak akan hadir di Jalur Gaza.”
Meski terdapat ketegangan terbuka ini, Netanyahu kembali menegaskan loyalitasnya kepada Trump, menyebutnya sebagai “sahabat terbesar Israel di Gedung Putih,” serta menekankan bahwa “perbedaan pendapat” tidak akan memengaruhi hubungan bilateral.
Dewan Eksekutif Gaza—yang dipenuhi oleh tokoh-tokoh yang disetujui Washington—memicu kemarahan khusus. Meski mencakup pejabat regional dari Turki, Qatar, dan Mesir, peran mereka secara luas dipandang hanya bersifat simbolis.
Kekuasaan sesungguhnya berada di tangan komite eksekutif pendiri Dewan Perdamaian, yang didominasi oleh tokoh-tokoh yang secara konsisten menyangkal atau meremehkan kekejaman Israel di Gaza.
Keterlibatan Tony Blair, arsitek utama Perang Irak, menjadi salah satu aspek yang paling menuai kecaman. Pemerintah Inggris secara diam-diam mengambil jarak dari perannya, dengan menegaskan bahwa Blair tidak mewakili posisi resmi Inggris.
Para pengkritik juga menyoroti rekam jejak Amerika Serikat sendiri di Gaza, khususnya dukungannya terhadap mekanisme bantuan kemanusiaan yang disebut-sebut justru mematikan.
Lokasi distribusi bantuan yang didukung Israel—dan disokong secara politik serta logistik oleh Washington—telah berubah menjadi titik penyumbatan mematikan, di mana ratusan, dan menurut beberapa perhitungan ribuan, warga Palestina tewas akibat tembakan Israel saat berupaya memperoleh makanan.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menggambarkan skema tersebut sebagai “jebakan bantuan,” yang menjadi simbol keterlibatan AS dalam kehancuran Gaza.
Dalam pidato penerimaannya, Netanyahu kembali menegaskan tuntutan maksimalis.
“Tahap kedua itu sederhana: Hamas akan dilucuti senjatanya, dan Gaza akan didemiliterisasi,” katanya, seraya berjanji akan mewujudkannya “dengan cara mudah atau cara sulit,” tanpa menyebutkan kewajiban Israel untuk menarik pasukannya atau mengakhiri pengepungan.
Bahkan kalangan militer Israel sendiri telah menyatakan kegelisahan. Menurut laporan Haaretz, para perwira senior khawatir rencana Trump tidak memiliki mekanisme penegakan yang jelas dan gagal menjawab siapa yang sebenarnya akan mengendalikan Gaza atau melindungi komunitas perbatasan.