New York, Purna Warta – Anggota Kelompok Arab di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa Israel berupaya mengubah realitas di Palestina melalui penggunaan kekuatan dan kekerasan.
Menurut laporan kantor berita Palestina, para anggota Kelompok Arab di PBB mengeluarkan sebuah pernyataan yang memperingatkan memburuknya situasi di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Mereka menilai langkah-langkah terbaru pemerintah Israel sebagai bagian dari strategi terpadu untuk melemahkan hak-hak rakyat Palestina dan menghilangkan peluang berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Dalam pernyataan tersebut, para perwakilan negara-negara Arab mengkritik kebijakan pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersama Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Mereka menuduh kabinet Israel saat ini memanfaatkan situasi regional untuk memaksakan perubahan sepihak di wilayah-wilayah pendudukan.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proyek-proyek perluasan permukiman Israel bertujuan menghubungkan blok-blok permukiman Yahudi dan memecah wilayah geografis Tepi Barat. Menurut Kelompok Arab, langkah tersebut secara efektif menghambat penyelesaian konflik berdasarkan konsep “solusi dua negara” yang selama ini didukung komunitas internasional.
Kelompok Arab juga menyinggung adanya berbagai laporan dan bukti yang mendokumentasikan dugaan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap tahanan Palestina, termasuk perempuan dan anak perempuan. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bagian dari pola kebijakan yang terorganisasi.
Di bagian akhir pernyataan, negara-negara Arab mengutuk berbagai tindakan terhadap UNRWA serta menolak segala upaya yang bertujuan mengubah status hukum wilayah-wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur.
Latar Belakang dan Perkembangan Terkait
Pernyataan Kelompok Arab muncul di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah Palestina. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai organisasi internasional dan badan-badan PBB berulang kali menyampaikan kekhawatiran mengenai perluasan permukiman Israel di Tepi Barat serta meningkatnya operasi militer di kota-kota Palestina.
Sejak pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023, wilayah Tepi Barat juga mengalami peningkatan penggerebekan militer, penangkapan, bentrokan bersenjata, serta pembatasan pergerakan warga Palestina. Berbagai kelompok hak asasi manusia menilai kondisi tersebut telah memperburuk situasi kemanusiaan dan keamanan di wilayah tersebut.
Selain itu, isu masa depan solusi dua negara kembali menjadi sorotan internasional. Sejumlah negara dan organisasi internasional berpendapat bahwa ekspansi permukiman yang berkelanjutan dapat semakin menyulitkan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan berkesinambungan secara geografis.
Di Gaza, berbagai lembaga kemanusiaan internasional juga terus memperingatkan mengenai dampak perang terhadap penduduk sipil, termasuk kerusakan infrastruktur, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan. Sementara itu, perdebatan mengenai status wilayah pendudukan, masa depan proses perdamaian, dan implementasi hukum internasional tetap menjadi isu utama dalam forum-forum diplomatik internasional.
Pernyataan Kelompok Arab di PBB mencerminkan kekhawatiran negara-negara Arab bahwa perkembangan terbaru di Palestina dapat semakin memperumit prospek penyelesaian konflik dan memperbesar ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah.