Al-Quds, Purna Warta – Menteri Perang Israel, Yisrael Katz, menegaskan bahwa militernya “tidak akan menghentikan operasi-operasi militernya di Lebanon selatan.” Ia juga menyatakan bahwa Israel telah memperoleh persetujuan Amerika Serikat untuk menargetkan Beirut apabila Hizbullah meluncurkan roket ke arah permukiman-permukiman di wilayah utara, menurut klaimnya.
Katz mengatakan bahwa “Deklarasi Prinsip” yang diumumkan kemarin antara pemerintah Israel dan pemerintah Lebanon di Washington mencakup “tujuan melucuti senjata Hizbullah di seluruh wilayah Lebanon, selain menjauhkan unsur-unsur Hizbullah dari kawasan di selatan Sungai Litani serta membentuk zona bebas senjata.”
Katz mengklaim bahwa pasukan pendudukan akan terus melanjutkan operasi militer mereka pada tahap ini. Ia mengisyaratkan bahwa pasukannya akan tetap berada di “zona keamanan hingga Garis Kuning, termasuk kawasan Al-Shaqif (Beaufort),” serta mencegah kembalinya para penduduk, sembari terus menargetkan apa yang disebutnya sebagai “infrastruktur teroris.”
Ia menambahkan bahwa hal tersebut “merupakan cerminan dari realitas yang telah kami ciptakan di Lebanon hingga saat ini.” Menurutnya, dalam perundingan di Washington telah disepakati, dengan dukungan Amerika Serikat, untuk memberikan kebebasan bertindak kepada Israel guna “menyerang Beirut sebagai respons terhadap setiap serangan yang diarahkan ke kota-kota dan wilayah Israel.”
Katz juga menegaskan bahwa pasukan Israel “tidak akan mundur dari Lebanon selatan, termasuk dari Benteng Al-Shaqif,” seraya menambahkan bahwa “warga Lebanon tidak akan kembali ke wilayah selatan dan kami akan terus melanjutkan penghancuran infrastruktur.”
Ben Gvir: Kesepahaman Gencatan Senjata Merupakan Kesalahan Besar
Di sisi lain, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengecam kesepahaman terkait gencatan senjata dengan Lebanon dan menyebutnya sebagai “kesalahan fatal” serta “sekadar ilusi para penasihat yang mendorong perdana menteri mengambil keputusan yang keliru.”
Ben Gvir mengatakan bahwa ia mengetahui arah kebijakan tersebut dalam sebuah pertemuan tertutup di kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Ia menuntut agar diadakan sidang kabinet dan dilakukan pemungutan suara atas keputusan gencatan senjata tersebut, yang menurutnya merupakan “kesalahan besar.”
Ia juga berpendapat bahwa Netanyahu seharusnya menolak tekanan Amerika Serikat. Menurut Ben Gvir, Netanyahu semestinya menyampaikan kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bahwa:
“Israel adalah negara yang berdaulat dan merdeka, dan tidak dapat menerima penguatan sebuah organisasi yang dianggap teroris serta keberadaannya di perbatasan kami.”
Ben Gvir menambahkan:
“Pada kenyataannya, Hizbullah hanya akan menjadi semakin kuat, dan alih-alih mengalahkannya, justru kita menerima keberadaannya.”
Ia melanjutkan dengan mengatakan:
“Hizbullah tidak akan mundur dari wilayah selatan Sungai Litani, dan tentara Lebanon tidak memiliki sarana untuk memaksanya mundur.”
Pernyataan-pernyataan tersebut mencerminkan perbedaan pandangan yang masih berlangsung di kalangan pejabat Israel mengenai kesepahaman yang dicapai terkait Lebanon, khususnya mengenai masa depan kehadiran Hizbullah di wilayah selatan negara tersebut dan mekanisme pelaksanaan gencatan senjata.