Al-Quds, Purna Warta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahwa bantuan militer Amerika Serikat kepada Israel pada akhirnya akan berakhir. Pengakuan ini muncul ketika sejumlah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 56 persen warga Amerika mendukung pengurangan atau penghentian bantuan tersebut.
Berbicara kepada stasiun televisi Israel Channel 10 pada Jumat, Netanyahu memperingatkan bahwa Israel harus bersiap menghadapi kemungkinan Washington menghentikan bantuan militernya.
“Ini sudah berakhir, dan bantuan itu akan berakhir. Hanya tinggal menunggu waktu,” ujarnya.
“Jika kalian berpikir bahwa kita akan terus menerima bantuan yang berhasil saya amankan sebanyak dua kali, yakni bantuan Amerika senilai puluhan miliar dolar, bersiaplah dan biasakan diri dengan kenyataan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Sebab, Amerika telah berubah,” tambahnya.
Berdasarkan kesepakatan dengan Washington yang ditandatangani pada 2016, Israel menerima bantuan militer Amerika Serikat senilai 38 miliar dolar AS selama periode 10 tahun yang akan berakhir pada 2028.
Peringatan tersebut disampaikan ketika berbagai jajak pendapat menunjukkan bahwa penolakan terhadap bantuan militer AS kepada Israel semakin meluas, di tengah serangan yang disebut sebagai genosida terhadap rakyat Gaza.
Sebuah survei Chicago Council on Global Affairs yang diterbitkan pada 5 Oktober menemukan bahwa 56 persen warga Amerika menginginkan bantuan kepada Israel dikurangi atau dihentikan. Dari jumlah tersebut, 35 persen mendukung penghentian bantuan secara keseluruhan.
Pandangan negatif terhadap Israel juga meningkat. Survei Chicago Council tersebut mencatat bahwa tingkat penilaian positif terhadap Israel rata-rata hanya mencapai 44 dari skala 100. Angka ini merupakan yang terendah dalam catatan survei lembaga tersebut sejak 1978.
Penolakan masyarakat Amerika juga meluas hingga mencakup agresi militer Israel di kawasan. Survei Chicago Council menemukan bahwa 68 persen warga Amerika menilai perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran tidak sepadan dengan pengorbanan yang harus ditanggung.
Netanyahu juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memerintahkan persiapan untuk menghadapi kemungkinan sanksi ekonomi dan perbankan terhadap Israel. Ia menginstruksikan para pejabat untuk merancang langkah-langkah guna mengurangi kerentanan negara itu terhadap pembatasan keuangan, serta menjajaki teknologi blockchain sebagai salah satu opsi yang mungkin digunakan.
“Kalian harus memahami bahwa sanksi bisa saja diberlakukan, termasuk sanksi perbankan. Kita perlu mempersiapkan perekonomian yang mampu mengatasi sanksi tersebut,” tegasnya.
Pemimpin oposisi Israel, Yair Golan, mengecam kebijakan Netanyahu dan menyerukan pembentukan kabinet baru tanpa melibatkan sang perdana menteri, Menteri sayap kanan ekstrem Itamar Ben-Gvir, serta pemimpin Partai Shas, Aryeh Deri. Menurut Golan, pemerintahan saat ini telah merusak posisi Israel di panggung internasional serta hubungan strategisnya dengan negara-negara lain.
Peringatan Netanyahu disampaikan empat hari sebelum pemilihan parlemen Israel pada 27 Oktober. Situasi ini berlangsung di tengah perdebatan mengenai hubungan Israel dengan sekutu-sekutu Barat serta potensi dampak ekonomi dari sanksi internasional yang berkaitan dengan genosida di Gaza dan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Netanyahu tidak mengumumkan adanya keputusan resmi dari Washington untuk menghentikan bantuan militer kepada Israel. Namun, pernyataannya memperlihatkan kekhawatiran di kalangan pimpinan Israel mengenai kemungkinan hilangnya dukungan Amerika Serikat.
Sebelumnya, Netanyahu juga telah mendorong pengurangan ketergantungan Israel terhadap bantuan militer AS. Pada Mei 2026, ia mengusulkan agar komponen bantuan keuangan tersebut dihentikan secara bertahap dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan.