Al-Quds, Purna Warta – Gerakan perlawanan Palestina Hamas menegaskan kembali komitmennya terhadap perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza beserta peta jalan implementasinya. Hamas menuduh Israel terus melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut dan menghambat pelaksanaannya, serta menyerukan kepada Amerika Serikat agar menekan Israel untuk memenuhi kewajibannya.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan bahwa setelah mencapai kesepakatan mengenai peta jalan bersama faksi-faksi Palestina lainnya, Hamas tetap berkomitmen pada seluruh kesepahaman yang telah dicapai dengan para mediator dan “Board of Peace”.
Ia menegaskan bahwa Hamas tetap berpegang pada seluruh ketentuan dalam perjanjian tersebut dan meminta agar peta jalan dilaksanakan secara menyeluruh.
“Kami menyerukan kepada pemerintah Amerika Serikat dan utusan Board of Peace untuk Gaza, Nikolay Mladenov, agar memberikan tekanan nyata sehingga pemerintah pendudukan mematuhi perjanjian tersebut. Dengan demikian, kita dapat menyaksikan dimulainya langkah-langkah yang serius dan konkret untuk melaksanakan apa yang telah tercantum dalam peta jalan,” ujar Qassem.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah anggota senior Hamas, Bassem Naim, mengatakan bahwa gerakan itu masih menunggu tanggapan resmi dari Nikolay Mladenov mengenai peta jalan untuk tahap kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza.
Pada awal pekan ini, Mladenov mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar menghentikan serangan terhadap Gaza. Namun, Israel disebut tetap melanjutkan operasi militernya meskipun gencatan senjata diumumkan pada Oktober 2025.
Sementara itu, Board of Peace juga mengaitkan penarikan pasukan Israel dari Gaza dengan pelucutan senjata secara menyeluruh di wilayah tersebut, sebuah posisi yang dinilai bertentangan dengan ketentuan dalam kesepakatan yang sebelumnya telah dicapai.
Berdasarkan perjanjian gencatan senjata tahun lalu, “Garis Kuning” (Yellow Line)—sebuah poros utara–selatan yang membelah Jalur Gaza—ditetapkan sebagai batas awal penarikan pasukan pendudukan Israel. Penarikan lebih lanjut dijadwalkan berlangsung seiring dengan proses pelucutan senjata kelompok perlawanan secara bertahap.
Namun, pasukan Israel disebut tidak melaksanakan penarikan sesuai rencana. Sebaliknya, mereka terus melanjutkan operasi militer, melampaui “Garis Kuning”, dan mendirikan posisi-posisi militer permanen setelah Washington meluncurkan apa yang disebut sebagai inisiatif perdamaian pada Oktober 2025.
Perubahan sikap Board of Peace tersebut muncul hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan apa yang ia sebut sebagai “kesepakatan bersejarah”, yang menurutnya akan membuat Hamas dan faksi-faksi perlawanan Palestina lainnya menyerahkan seluruh persenjataan mereka.
Hamas menolak karakterisasi tersebut dan menegaskan bahwa mereka tidak akan menyetujui pelucutan senjata sebelum Israel terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian.