Washigton, Purna Warta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat mengesahkan paket anggaran pertahanan bernilai sekitar 1,15 triliun dolar AS dengan selisih suara tipis. Pengesahan tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran sejumlah anggota Partai Demokrat mengenai besarnya anggaran serta peningkatan kerja sama teknologi militer dengan Israel.
Baca juga: Israel Bangun Penghalang Jauh Melewati “Garis Kuning”, Kendalikan Hingga 65 Persen Wilayah Gaza
Pada Rabu, rancangan undang-undang itu disetujui dengan hasil pemungutan suara 216 berbanding 212. Mayoritas anggota memberikan suara sesuai garis partai, dengan enam anggota Partai Demokrat mendukung dan tujuh anggota Partai Republik menolak.
Rancangan National Defense Authorization Act (NDAA) Tahun Anggaran 2027 mengakomodasi usulan Presiden Donald Trump untuk meningkatkan anggaran militer Amerika Serikat secara signifikan, dari sekitar 900 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya menjadi 1,5 triliun dolar AS.
Trump menyatakan peningkatan anggaran tersebut diperlukan karena Amerika Serikat sedang terlibat dalam operasi militer terhadap Iran, yang menurut artikel ini dimulai bersama Israel pada akhir Februari.
Anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, yang dikenal sebagai pengkritik kebijakan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, mengomentari pengesahan RUU tersebut melalui media sosial.
“Hasil akhir pemungutan suara untuk NDAA hari ini, yang sayangnya menggabungkan teknologi militer dan rantai pasok kita dengan Israel,” tulis Massie.
Ia menambahkan, “Semoga versi ini gagal disahkan di Senat karena Pasal 219 merupakan pengkhianatan terhadap kedaulatan kita.”
RUU NDAA 2027 menuai kritik karena memuat ketentuan yang bertujuan memperluas kemitraan teknologi militer dengan Israel, di tengah meningkatnya dukungan publik di Amerika Serikat untuk mengakhiri bantuan militer kepada negara tersebut.
Rancangan undang-undang itu kini menghadapi proses pembahasan di Senat, di mana anggota Partai Demokrat diperkirakan akan menentangnya. Mereka menilai besarnya anggaran pertahanan bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk mengurangi pengeluaran bagi berbagai program sosial.
Pekan lalu, anggota Demokrat di Senat menggagalkan dimulainya pembahasan NDAA melalui pemungutan suara. Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menyebut rancangan undang-undang tersebut sebagai “surat izin” bagi pemerintah untuk melanjutkan operasi militernya terhadap Iran.
Baca juga: Kepala Hamas yang Baru: Keamanan Rakyat Palestina Menjadi Kunci Stabilitas Asia Barat
Selama ini NDAA dipandang sebagai salah satu undang-undang penting yang rutin disahkan setiap tahun untuk mengatur kebijakan dan anggaran pertahanan Amerika Serikat. Namun, versi tahun ini juga memuat sejumlah isu kontroversial lainnya, termasuk ketentuan mengenai dukungan bagi Ukraina.
Paket legislasi tersebut juga mencakup ketentuan SAVE America, yang merupakan salah satu agenda utama Presiden Trump. Ketentuan itu bertujuan menerapkan pembatasan baru dalam proses pemungutan suara sebagai respons terhadap klaim Trump mengenai dugaan kecurangan pemilu yang meluas.