Al-Quds, Purna Warta – Keputusan kabinet Israel untuk mengakui pembantaian terhadap bangsa Armenia dinilai lebih sebagai langkah politik yang ditujukan kepada Turki di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua pihak, daripada sebagai keputusan yang murni berlandaskan pertimbangan sejarah.
Beberapa hari lalu (Minggu, 28 Juni), kabinet Israel dalam sidang mingguannya menyetujui usulan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, untuk secara resmi mengakui peristiwa yang terjadi pada tahun 1915 di masa Genosida Armenia sebagai “genosida terhadap bangsa Armenia”. Keputusan tersebut juga mengecam segala bentuk penyangkalan, pengurangan, maupun distorsi terhadap peristiwa tersebut.
Sa’ar segera mengumumkan bahwa usulannya telah disetujui kabinet dan menyatakan bahwa tahap berikutnya adalah pembahasan serta pemungutan suara di Knesset.
Keputusan ini diambil setelah selama bertahun-tahun Israel menolak memberikan pengakuan resmi terhadap peristiwa tersebut karena mempertimbangkan hubungan diplomatik dengan Turki dan Azerbaijan. Sejumlah rancangan serupa sebelumnya juga gagal memperoleh persetujuan di Knesset.
Bersamaan dengan meningkatnya ketegangan antara Tel Aviv dan Ankara, meningkatnya kritik pemerintah Turki terhadap operasi militer Israel di Gaza, serta reaksi negatif yang cepat dari Azerbaijan, muncul pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mendorong perubahan sikap Israel pada saat ini, kontradiksi dengan kebijakan sebelumnya, serta dampaknya terhadap hubungan regional.
Alasan dan Motif Israel Mengakui Genosida Armenia
A. Menjadikan isu Armenia sebagai alat tekanan terhadap Turki
Menurut para analis, motif utama keputusan ini adalah meningkatkan tekanan politik dan diplomatik terhadap Ankara. Israel dinilai memahami sensitivitas tinggi pemerintah dan masyarakat Turki terhadap penggunaan istilah “genosida” untuk peristiwa tahun 1915. Oleh karena itu, pengaktifan kembali isu sejarah tersebut dipandang lebih sebagai instrumen dalam persaingan politik dengan Turki daripada keputusan moral.
B. Respons terhadap sikap Presiden Erdoğan
Pengesahan usulan tersebut terjadi setelah meningkatnya kritik dan kecaman Presiden Recep Tayyip Erdoğan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, khususnya terkait operasi militer Israel di Gaza, Iran, dan Lebanon.
Menurut analisis ini, Israel berupaya menggeser posisi Turki dari pihak yang mengkritik kebijakan Israel menjadi pihak yang harus membela catatan sejarah Kesultanan Utsmaniyah.
C. Mengalihkan perhatian dari Gaza
Artikel ini berpendapat bahwa Israel mengangkat kembali isu Genosida Armenia ketika menghadapi tekanan internasional akibat korban sipil di Gaza serta berbagai proses hukum internasional yang berkaitan dengan konflik tersebut.
Dengan menghidupkan kembali isu sejarah terhadap Turki, perhatian media internasional dinilai dapat bergeser dari konflik yang sedang berlangsung di Gaza menuju peristiwa sejarah lebih dari satu abad lalu.
D. Membangun kembali citra moral Israel
Pejabat Israel menggambarkan keputusan tersebut sebagai kewajiban moral untuk membela kebenaran sejarah. Namun menurut artikel ini, klaim tersebut bertentangan dengan sikap Israel selama puluhan tahun yang tidak memberikan pengakuan resmi terhadap peristiwa yang sama.
Penulis berpendapat bahwa Israel berusaha memosisikan diri sebagai pembela korban genosida guna memulihkan legitimasi moral yang dinilai menurun akibat perang di Gaza.
E. Menurunnya nilai strategis hubungan dengan Turki
Pada masa ketika hubungan militer, ekonomi, dan intelijen Israel-Turki berada pada tingkat yang tinggi, pemerintah Israel disebut secara konsisten menghambat berbagai upaya pengakuan terhadap Genosida Armenia.
Namun menurunnya kerja sama bilateral, penghentian perdagangan oleh Turki, serta meningkatnya rivalitas regional membuat biaya politik penggunaan isu Armenia dinilai lebih kecil dibandingkan masa lalu.
F. Mengirim pesan kepada Ankara
Menurut pengamat yang dikutip artikel ini, keputusan tersebut bukan hanya respons terhadap sikap Turki di masa lalu, tetapi juga merupakan peringatan bahwa Israel siap menggunakan isu-isu sejarah dan identitas nasional Turki sebagai instrumen tekanan diplomatik apabila konfrontasi terus berlanjut.
Rekam Jejak dan Kontradiksi Kebijakan Israel
Artikel ini menyebut bahwa selama beberapa dekade Israel menerapkan pendekatan yang dinilai pragmatis terhadap peristiwa 1915.
Sejumlah pejabat, anggota Knesset, dan lembaga di Israel memang pernah mendukung pengakuan terhadap Genosida Armenia. Namun berbagai pemerintahan Israel tidak pernah mengubah dukungan tersebut menjadi kebijakan resmi negara.
Bahkan pada 2016, Komite Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Knesset mengakui peristiwa tersebut sebagai genosida, tetapi keputusan itu tidak pernah disahkan dalam sidang pleno parlemen maupun menjadi kebijakan resmi pemerintah.
Menurut artikel ini, penyebab utama penundaan tersebut bukanlah ketidakjelasan fakta sejarah, melainkan pertimbangan politik dan strategis.
Selama hubungan keamanan, ekonomi, dan intelijen dengan Turki masih dianggap penting, pemerintah Israel disebut sengaja menghambat pengesahan berbagai rancangan terkait pengakuan Genosida Armenia.
Sejak awal tahun 2000-an, hubungan strategis Israel dengan Azerbaijan, khususnya di bidang energi dan keamanan, juga menjadi faktor lain yang membuat Israel mempertahankan sikap tersebut.
Artikel ini juga menyoroti bahwa sejumlah pejabat Israel kerap menyampaikan simpati terhadap penderitaan bangsa Armenia dalam pidato pribadi, namun ketika memasuki proses pengambilan keputusan resmi, pertimbangan hubungan luar negeri selalu lebih diutamakan dibandingkan klaim tanggung jawab moral.
Bahkan pernyataan Netanyahu pada 2025 mengenai pengakuan atas peristiwa tersebut disebut hanya merupakan pandangan pribadi dan bukan perubahan kebijakan resmi pemerintah.
Karena itu, artikel ini menilai keputusan terbaru lebih mencerminkan penggunaan isu Armenia sebagai alat politik daripada penyelesaian terhadap kekosongan moral yang selama ini ada.
Menurut penulis, ujian sebenarnya adalah apakah keputusan tersebut benar-benar disahkan di Knesset dan tetap dipertahankan apabila hubungan Israel-Turki membaik di masa depan. Jika nantinya dibatalkan atau ditangguhkan, maka hal itu akan memperkuat anggapan bahwa penderitaan sejarah bangsa Armenia kembali dijadikan instrumen politik.
Dampak Regional dan Skenario ke Depan
Artikel ini memperkirakan bahwa dampak pertama keputusan tersebut adalah semakin lebarnya jurang hubungan antara Turki dan Israel, sehingga perselisihan keduanya tidak lagi terbatas pada isu Gaza maupun persaingan regional, tetapi juga memasuki ranah sejarah dan identitas nasional.
Turki diperkirakan memandang keputusan itu bukan sebagai sikap historis yang independen, melainkan bagian dari tekanan politik Israel terhadap Ankara. Sebagai respons, Turki dinilai dapat meningkatkan tekanan diplomatik, media, maupun hukum terhadap Israel.
Keputusan tersebut juga diperkirakan menguji hubungan Israel dengan Azerbaijan.
Azerbaijan, yang merupakan sekutu dekat Turki sekaligus mitra strategis Israel di bidang keamanan dan energi, dilaporkan segera menyatakan penolakannya terhadap keputusan kabinet Israel serta meminta agar kebijakan tersebut ditinjau kembali.
Menurut artikel ini, Israel kini menghadapi dilema antara menggunakan isu Armenia sebagai alat menekan Turki dan mempertahankan hubungan strategis dengan Azerbaijan.
Di sisi lain, keputusan tersebut mungkin membuka peluang bagi hubungan yang lebih erat antara Israel dan Armenia. Namun hubungan dekat Israel dengan Azerbaijan serta dukungan militernya kepada Baku diperkirakan tetap menjadi penghalang bagi terbangunnya kepercayaan jangka panjang dengan Armenia.
Selain itu, keterlibatan Israel dalam isu ini dinilai dapat mempersulit proses normalisasi hubungan Turki-Armenia yang masih rapuh, karena kembali dipolitisasinya peristiwa 1915 berpotensi meningkatkan sensitivitas politik di kedua negara dan mengurangi ruang dialog.
Artikel ini menyimpulkan bahwa nasib akhir kebijakan tersebut bergantung pada langkah Israel selanjutnya. Jika disahkan oleh Knesset dan tetap dipertahankan meskipun hubungan dengan Turki berubah, maka hal itu dapat dianggap sebagai perubahan resmi kebijakan Israel.
Sebaliknya, apabila proses legislasi dihentikan atau isu tersebut kembali mereda setelah ketegangan politik berkurang, maka hal itu akan menunjukkan bahwa tragedi sejarah bangsa Armenia sekali lagi hanya dimanfaatkan sebagai instrumen politik yang mengikuti dinamika kepentingan regional. Dalam kedua skenario tersebut, menurut artikel ini, waktu pengambilan keputusan serta rekam jejak kebijakan Israel menunjukkan bahwa klaim mengenai “tanggung jawab moral” lebih dipengaruhi oleh kalkulasi politik daripada prinsip yang konsisten.