Al-Quds, Purna Warta – Hamas menyerukan kepada Liga Arab untuk menggelar pertemuan darurat tingkat kepala negara guna membahas perkembangan terbaru terkait Jalur Gaza.
Menurut laporan Kantor Berita Al Jazeera, juru bicara Hamas, Hazem Qassem, meminta Liga Arab segera mengadakan sidang luar biasa tingkat pemimpin negara untuk menghadapi apa yang disebutnya sebagai rencana Israel terkait pemindahan penduduk Jalur Gaza.
Qassem menyatakan bahwa rencana pemindahan warga Gaza merupakan proyek yang sangat berbahaya karena tidak hanya menyasar rakyat Palestina, tetapi juga secara langsung berdampak pada keamanan nasional negara-negara Arab. Menurutnya, langkah tersebut juga bertentangan dengan sikap dan kehendak negara-negara Arab, terutama Mesir.
Ia menambahkan bahwa kemunculan berulang berbagai usulan terkait pemindahan penduduk Gaza menunjukkan adanya upaya yang terus berlangsung ke arah tersebut. Menurut Hamas, langkah-langkah itu berjalan bersamaan dengan operasi militer Israel yang disebut telah menyebabkan kerusakan luas terhadap infrastruktur di Gaza serta mendorong perpindahan penduduk dalam skala besar.
Qassem juga menegaskan bahwa negara-negara Arab perlu mengambil sikap yang lebih terpadu terhadap Israel serta meningkatkan upaya untuk menghentikan perang di Gaza, mengakhiri apa yang disebut Hamas sebagai tindakan genosida terhadap warga Palestina, dan mencabut blokade yang diberlakukan terhadap wilayah tersebut.
Isu pemindahan atau relokasi penduduk Gaza telah menjadi salah satu topik yang paling kontroversial sejak perang di Gaza berlangsung. Sejumlah negara Arab, termasuk Mesir dan Yordania, berulang kali menyatakan penolakan terhadap gagasan pemindahan permanen warga Palestina dari tanah mereka dan menegaskan pentingnya mempertahankan hak rakyat Palestina untuk tetap tinggal di wilayahnya.
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi kemanusiaan internasional telah memperingatkan bahwa perpindahan paksa penduduk sipil di wilayah konflik dapat menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang serius dan berpotensi melanggar hukum humaniter internasional. Di tengah situasi tersebut, berbagai negara dan organisasi internasional terus menyerukan gencatan senjata permanen, peningkatan akses bantuan kemanusiaan, serta solusi politik yang dapat mengakhiri konflik secara berkelanjutan.