Al-Quds, Purna Warta – Pemilu Israel mendatang yang harus diselenggarakan paling lambat pada 27 Oktober 2026 bukan sekadar kompetisi biasa antar partai; pemilu ini lebih dari segalanya merupakan cerminan dari krisis mendalam dalam struktur politik dan sosial Israel.
Menurut laporan Harian Etemad menulis: masalah utama bukan lagi sekadar bertahan atau tidaknya Benjamin Netanyahu, melainkan pertanyaan tentang bentuk pemerintahan, sifat kekuasaan, dan masa depan tatanan internal Israel.
Berbeda dengan dekade-dekade sebelumnya, politik Israel tidak lagi dapat dijelaskan dengan dikotomi tradisional “kiri dan kanan”. Arus yang disebut “kiri Zionis” pada praktiknya telah runtuh, dan proyek perdamaian yang menjadi محور kompetisi politik setelah Perjanjian Oslo kini telah digantikan oleh konsensus yang lebih luas mengenai pengelolaan keamanan konflik Palestina.
Kompetisi saat ini pada dasarnya terjadi antara dua jenis sayap kanan: kanan religius-ideologis dan kanan keamanan-institusional.
Berdasarkan jajak pendapat terbaru hingga akhir Juni 2026, Partai Likud yang dipimpin Netanyahu memperoleh sekitar 24 kursi, sementara partai “Yashar” yang dipimpin mantan kepala staf militer Gadi Eisenkot memperoleh sekitar 22 kursi. Koalisi Naftali Bennett dan Yair Lapid diperkirakan memperoleh sekitar 17 kursi, dan partai-partai Arab secara total sekitar 10 kursi. Namun demikian, baik kubu Netanyahu maupun oposisi tidak mampu meraih mayoritas 61 kursi secara mandiri. Hal ini meningkatkan kemungkinan kebuntuan politik yang berkelanjutan bahkan pengulangan pemilu.
Signifikansi angka-angka ini bukan hanya pada keseimbangan parlementer. Yang lebih menonjol adalah menurunnya otoritas politik Netanyahu secara bertahap. Likud masih menjadi partai terbesar di Israel, tetapi citra Netanyahu sebagai “pemimpin tak tergantikan” jelas mengalami penurunan, terutama setelah krisis keamanan, perpecahan sosial, dan meningkatnya ketegangan internal. Di sisi lain, naiknya Gadi Eisenkot menunjukkan kembalinya institusi keamanan ke pusat politik Israel. Masyarakat Israel dalam kondisi krisis biasanya cenderung memilih figur militer yang dipandang mampu menyeimbangkan kebutuhan keamanan dan tuntutan hubungan luar negeri.
Namun demikian, perbedaan antara Netanyahu dan para pesaingnya lebih terletak pada cara mengelola pemerintahan daripada pada sifat proyek Zionis itu sendiri. Hampir semua arus utama Yahudi Israel sepakat pada beberapa prinsip: penolakan pembentukan negara Palestina merdeka, mempertahankan superioritas keamanan Israel, dan menghadapi pengaruh regional Iran.
Perbedaan utama ada pada metode. Arus kanan religius yang berkuasa mendorong perluasan cepat permukiman, penguatan identitas religius negara, pembatasan kewenangan sistem peradilan, dan mempertahankan pengecualian wajib militer bagi kaum Haredi. Sebaliknya, arus keamanan-institusional berpendapat bahwa kelanjutan kebijakan tersebut dapat mengancam kohesi internal Israel serta membawa hubungan Tel Aviv dengan Barat, khususnya Amerika Serikat, ke tahap yang lebih mahal secara politik.
Dalam konteks ini, isu wajib militer bagi kaum Haredi menjadi salah satu garis perpecahan paling penting dalam masyarakat Israel. Bagi kalangan sekuler dan kelas menengah, keberlanjutan pengecualian berbasis agama dalam kondisi perang dan krisis keamanan semakin tidak dapat diterima.
Dalam isu Palestina juga tidak terlihat perubahan mendasar. Bahkan partai-partai moderat Israel tidak lagi berbicara tentang proses perdamaian dalam arti klasik. Konsep yang dominan adalah “manajemen konflik”, bukan penyelesaiannya. Karena itu, perubahan pemerintahan yang mungkin terjadi tidak serta-merta berarti perubahan strategi Israel terhadap Palestina, melainkan lebih terbatas pada perubahan nada, kecepatan, dan cara pengelolaan krisis.
Salah satu poros penting pemilu mendatang adalah hubungan dengan Amerika Serikat. Semua arus politik Israel menganggap AS sebagai mitra strategis utama, tetapi terdapat perbedaan mengenai cara berinteraksi dengan Washington.
Netanyahu dan sekutunya mengambil pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap tekanan AS, terutama dalam isu Iran dan perluasan permukiman, sementara arus keamanan Israel menekankan perlunya membangun kembali koordinasi dengan Washington.
Partai-partai Arab juga dapat kembali memainkan peran “penentu”. Meskipun mereka diperkirakan hanya memperoleh sekitar 10 kursi, sebagian besar arus Zionis masih enggan bergantung secara terbuka pada dukungan Arab; hal ini kembali menunjukkan keterbatasan struktural partisipasi politik Arab di Israel.
Secara keseluruhan, Israel memasuki fase di mana krisisnya tidak lagi terbatas pada satu pemerintah atau satu pemimpin. Kesenjangan antara Israel sekuler dan religius, perbedaan antara institusi keamanan dan arus ideologis, serta ketegangan antara tuntutan internasional dan proyek sayap kanan ekstrem, semuanya menunjukkan bahwa pemilu Knesset ke-26 lebih dari sekadar kompetisi partai—melainkan tanda masuknya Israel ke tahap baru krisis identitas dan model pemerintahan. Dalam kondisi ini, bahkan jika Netanyahu mundur, kecil kemungkinan arah umum Israel akan berubah secara mendasar. Pertanyaan utama bukan lagi siapa yang menang, tetapi Israel masa depan akan dipimpin oleh versi kanan yang mana: kanan ideologis yang agresif atau kanan keamanan yang pragmatis.