London, Purna Warta – Koalisi yang terdiri dari 80 anggota parlemen dan anggota House of Lords Inggris menyerukan kepada Perdana Menteri Inggris yang baru dilantik, Andy Burnham, agar menjatuhkan sanksi terhadap Israel, termasuk embargo senjata secara menyeluruh serta larangan perdagangan yang mendukung permukiman yang dianggap ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.
Dalam sebuah surat yang diprakarsai oleh anggota parlemen Kim Johnson, mereka mendesak pemerintah Inggris untuk:
“Mengubah secara tegas sikap pemerintah guna menegakkan hak-hak rakyat Palestina dan mencegah berlanjutnya pelanggaran hukum internasional oleh Israel.”
Surat tersebut juga menyerukan agar pemerintah Inggris mengakui laporan Komisi Penyelidikan Independen PBB, yang menyatakan adanya temuan mengenai dugaan berlanjutnya genosida Israel di Gaza.
Selain mengakui temuan PBB tersebut, para anggota parlemen juga mendesak pemerintah Inggris untuk sepenuhnya melaksanakan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang dikeluarkan pada 19 Juli 2024.
Pendapat tersebut menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina merupakan tindakan yang melanggar hukum, serta menyerukan agar Israel:
- mengakhiri pendudukan tersebut;
- menghentikan pembangunan permukiman baru;
- mengevakuasi permukiman yang telah dibangun.
Surat itu menyatakan:
“Pemerintahan sebelumnya dengan sengaja mengabaikan putusan pengadilan internasional. Pemerintahan tersebut masih gagal memberikan tanggapan resmi terhadap keputusan Mahkamah Internasional Juli 2024 yang mengharuskan Inggris menghentikan semua tindakan yang membantu atau mendukung pelanggaran berat Israel terhadap hukum internasional.”
Surat tersebut menambahkan:
“Kini merupakan kesempatan bagi pemerintah ini dan bagi Anda sebagai Perdana Menteri baru untuk benar-benar membuka lembaran baru.”
Surat itu ditandatangani oleh sejumlah tokoh parlemen Inggris, termasuk Diane Abbott, Jeremy Corbyn, Baroness Jenny Jones, dan Baroness Warsi.
Dalam sebuah artikel opini untuk Labour Outlook, Kim Johnson menyatakan bahwa isu Palestina telah menjadi “ujian utama” bagi komitmen Partai Buruh terhadap prinsip bahwa hukum internasional harus berlaku bagi semua pihak.
Ia mengatakan:
“Jika kita mengecam pelanggaran di satu wilayah dunia tetapi membenarkan atau mengabaikannya di tempat lain, kita merusak tatanan internasional berbasis aturan yang diklaim Inggris untuk dipertahankan.”
Johnson juga menyatakan bahwa jika Burnham benar-benar ingin memperbarui kepercayaan terhadap Partai Buruh, maka perubahan tersebut harus dimulai dengan meninggalkan kegagalan kebijakan pemerintahan sebelumnya terkait Palestina.
Surat tersebut juga mendapat dukungan dari Palestine Solidarity Campaign (PSC), sebuah organisasi yang selama ini menyerukan agar pemerintah Inggris mengambil jarak dari kebijakan mantan Perdana Menteri Keir Starmer dengan menerapkan sanksi luas terhadap Israel, termasuk:
- embargo senjata penuh;
- penghentian kerja sama militer;
- penghentian dukungan diplomatik;
- larangan perdagangan secara menyeluruh.
Seruan embargo senjata terhadap Israel di Inggris menjadi bagian dari perdebatan politik yang meningkat sejak perang Gaza dimulai pada Oktober 2023. Sejumlah anggota parlemen Inggris dari berbagai kelompok politik telah mendesak pemerintah untuk meninjau kembali hubungan militer dan perdagangan dengan Israel, terutama terkait dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional.
Pada 19 Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan pendapat penasihat mengenai pendudukan Israel di wilayah Palestina. ICJ menyatakan bahwa keberadaan Israel yang berkelanjutan di wilayah pendudukan Palestina dinilai melanggar hukum internasional dan bahwa Israel memiliki kewajiban untuk mengakhiri pendudukan tersebut. Pendapat penasihat ini bersifat hukum dan politik, tetapi bukan putusan perkara pidana.
Pemerintah Israel menolak tuduhan bahwa kebijakannya merupakan pelanggaran hukum internasional dan menyatakan bahwa tindakan militernya bertujuan untuk melindungi keamanan Israel dari kelompok bersenjata, terutama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Di Inggris, isu hubungan dengan Israel menjadi salah satu topik yang memicu perdebatan di dalam Partai Buruh dan parlemen. Pendukung sanksi berpendapat bahwa tekanan ekonomi dan diplomatik diperlukan untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional. Sementara itu, pihak yang menentang embargo memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat memengaruhi hubungan diplomatik Inggris dan upaya penyelesaian konflik melalui jalur politik.
Perdebatan ini mencerminkan perbedaan pandangan yang lebih luas di dunia internasional mengenai cara terbaik menangani konflik Israel–Palestina: melalui tekanan dan sanksi, atau melalui diplomasi dan negosiasi langsung.