Buenos Aires, Purna Warta – Tekanan politik Amerika Serikat diklaim berkontribusi terhadap pengaruh rezim Israel di seluruh Amerika Latin, meskipun dukungan regional terhadap perjuangan Palestina tetap berlanjut melalui jalur diplomatik, hukum, dan gerakan rakyat, menurut para pakar.
Selama beberapa dekade, sejumlah pemerintahan sayap kiri di kawasan ini membangun kebijakan luar negeri mereka berdasarkan anti-imperialisme dan identitas dekolonial, dengan secara terbuka mendukung hak-hak Palestina. Namun, para analis memperingatkan bahwa warisan tersebut kini terpengaruh oleh campur tangan AS, pergeseran politik sayap kanan, dan tekanan ekonomi, demikian dilaporkan situs berita dan analisis Middle East Eye pada Senin lalu.
Setelah peluncuran perang genosida Israel di Gaza pada Oktober 2023, Presiden Brasil mengonfirmasi sifat serangan tersebut sebagai “genosida”, Kolombia menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel, dan Chili menuntut pertanggungjawaban atas kekejaman Israel di pengadilan internasional. Meski demikian, para pakar yang dikutip menyebut Washington berupaya menghambat momentum ini melalui lobi, ancaman politik, dan tekanan langsung terhadap pemerintah yang vokal.
“Negara-negara Amerika Latin tidak memiliki instrumen kekuatan keras sehingga terbatas dalam merespons tekanan AS,” ujar Ali Farhat, spesialis urusan Amerika Latin. “Keterbatasan ini membuka peluang bagi Israel untuk memperkuat pengaruhnya, terutama di mana pemerintah berusaha menghindari konfrontasi dengan Washington.”
Pejabat AS semakin menekankan bahwa kerja sama dengan Washington merupakan ujian “keamanan” dan “keselarasan demokratis,” sekaligus mengaitkan diplomasi regional dengan tujuan kebijakan luar negeri AS yang selaras dengan hubungan lebih dekat dengan Tel Aviv.
Argentina sebagai Contoh Paling Jelas
Argentina muncul sebagai contoh paling nyata dari perubahan ini. Presiden sayap kanan Javier Milei mengumumkan rencana untuk memindahkan kedutaan Argentina ke kota suci yang diduduki, al-Quds, serta memperluas kerja sama keamanan dan ekonomi dengan Israel, sambil secara terbuka mendukung perang Israel di Gaza sebagai “pembelaan diri yang sah.”
Tahun lalu, Argentina menerima bailout sebesar 20 miliar dolar AS dari Washington, yang dibela oleh Presiden Donald Trump sebagai dukungan terhadap “filosofi keuangan yang baik,” meski ada skeptisisme terkait dampaknya bagi negara tersebut.
Farhat menyebut campur tangan AS telah mengubah lanskap regional, menunjuk pada sasaran Washington terhadap kepemimpinan Venezuela sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk melemahkan pendukung vokal Palestina.
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang lama dianggap sebagai salah satu pembela hak Palestina yang paling tegas di Amerika Latin, dilaporkan diculik oleh pasukan AS awal tahun ini dan kini sedang menjalani persidangan di New York atas tuduhan “narkoba, senjata, dan narkoterorisme.”
“Dia termasuk yang paling vokal membela Palestina di benua ini,” kata Farhat. “Marginalisasi dan kini penghapusannya menunjukkan hilangnya advokat gigih bagi perjuangan Palestina.”
Maduro memandang perjuangan Palestina tak terpisahkan dari anti-imperialisme, dan menilai AS sebagai kekuatan kolonial serta Israel sebagai entitas pendudukan yang didukungnya.
Sejak kembalinya Trump ke jabatan presiden tahun lalu, menurut Farhat, para pemimpin berpandangan kiri mengubah taktik alih-alih meninggalkan Palestina, memilih penyesuaian daripada konfrontasi. Sementara itu, pemerintah sayap kanan mempercepat penyelarasan dengan Washington dan Tel Aviv.
Hingga 25 Januari, Argentina menjadi satu-satunya negara Amerika Latin yang setuju bergabung dengan inisiatif kontroversial Trump, “Board of Peace” di Gaza, yang mengaku sebagai organisasi internasional untuk mempromosikan stabilitas dan “perdamaian.”
Nilto Tatto, anggota kongres dari Partai Pekerja Brasil, mendesak pemerintah Amerika Latin menolak dewan tersebut dan segala inisiatif yang melemahkan hak-hak Palestina.
“Setiap kerangka yang dikelola Washington tidak akan benar-benar mewujudkan perdamaian, melainkan mereproduksi hegemoni dengan kedok internasional,” kata Tatto.
“Brasil jelas tidak bisa ikut serta dalam proses yang hasilnya sudah ditentukan, yakni fokus pada rekonstruksi Jalur Gaza hanya untuk mempertahankan wilayah itu di bawah kontrol AS.”
Julia Perie, mantan legislator Argentina, mengatakan pergeseran Argentina mencerminkan penyelarasan ideologis baru.
“Posisi Argentina merupakan bagian dari visi geopolitik yang memprioritaskan keselarasan dengan AS,” ujar Perie.
Ia menambahkan bahwa solidaritas Amerika Latin terhadap Palestina selalu bersifat siklis. “Ini adalah fase lain dari transformasi sejarah yang lebih panjang, bukan akhir dari solidaritas.”
“Penyesuaian, Bukan Penarikan”
Para pengamat mencatat, dukungan terhadap Palestina di negara-negara yang menghadapi tekanan politik meningkat melalui jalur hukum, lembaga multilateral, dan gerakan rakyat, daripada melalui konfrontasi diplomatik terbuka.
Ramon Medero, pemimpin La Danta TV Venezuela, menyebut momen saat ini sebagai adaptasi, bukan mundur.
“Sulit dikatakan bahwa perjuangan Palestina telah mengalami pukulan menentukan,” kata Medero.
“Apa yang kita lihat adalah pengemasan ulang eskalasi melalui jalur hukum dan multilateral untuk mengurangi biaya sanksi dan reaksi balik.”
Medero menambahkan bahwa perjuangan Palestina kini melekat dalam konteks lebih luas Global South.
“Perjuangan Palestina telah menjadi simbol struktural pembebasan, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri,” ujarnya. “Yang berubah adalah agensi—bergeser dari pemerintah menuju kesadaran rakyat.”
Ia juga menekankan bahwa kemajuan sayap kanan justru dapat memperkuat mobilisasi akar rumput.