Oleh Yousef Ramazani
Purna Warta – Parlemen Eropa dalam beberapa pekan terakhir telah memberlakukan serangkaian langkah bermusuhan terhadap Republik Islam Iran, yang dibingkai sebagai respons atas perkembangan situasi di dalam negeri Iran.
Namun, penelaahan yang lebih mendalam mengungkap pola tindakan yang sangat dipolitisasi, berakar pada narasi palsu, standar ganda yang terang-terangan, serta keselarasan eksplisit dengan agenda geopolitik yang lebih luas yang bertujuan untuk mengguncang stabilitas Iran.
Langkah-langkah ini, menurut para pengamat politik, merupakan eskalasi yang diperhitungkan dengan cermat, yang ditandai oleh penolakan untuk mengakui realitas kompleks kerusuhan dan aksi terorisme di negara tersebut, serta kesediaan memanfaatkan klaim yang belum diverifikasi guna membenarkan tindakan hukuman.
Kampanye ini—yang mencakup larangan fisik yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap diplomat Iran serta seruan baru untuk menetapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai entitas “teroris”—muncul setelah kerusuhan mematikan yang didukung pihak asing di Iran, yang menewaskan ribuan orang, sebagian besar di antaranya warga sipil.
Para anggota parlemen Eropa mengandalkan informasi dari organisasi dan lembaga pemikir yang memiliki rekam jejak terdokumentasi dalam mendorong agenda “pergantian rezim”, yang dikombinasikan dengan kontras mencolok terhadap kelumpuhan institusi tersebut dalam menghadapi krisis internasional lain, sehingga memperlihatkan penerapan prinsip yang bersifat selektif.
Kerangka yang Dibangun di Atas Narasi yang Tidak Terverifikasi dan Dipolitisasi
Resolusi legislatif dan kecaman publik yang dikeluarkan Parlemen Eropa dalam beberapa pekan terakhir bertumpu pada narasi spesifik dan sangat diperdebatkan mengenai peristiwa di Iran.
Pernyataan resmi parlemen mengutip angka korban jiwa mulai dari beberapa ribu hingga lebih dari enam belas ribu orang, dan menyajikannya sebagai fakta otoritatif yang menuntut respons internasional mendesak.
Angka-angka tersebut tidak bersumber dari otoritas Iran maupun pengamat internasional netral di lapangan, melainkan terutama berasal dari jaringan kelompok advokasi eksternal, termasuk Center for Human Rights in Iran yang berbasis di New York dan Abdorrahman Boroumand Center.
Model operasional dan struktur pendanaan organisasi-organisasi ini merupakan catatan publik, yang menunjukkan dukungan finansial signifikan dari Kongres Amerika Serikat melalui National Endowment for Democracy (NED), sebuah lembaga yang memiliki sejarah panjang dalam mendanai gerakan oposisi politik di negara-negara seperti Republik Islam Iran.
Otoritas Iran menantang keabsahan klaim korban jiwa tersebut dengan menyajikan analisis forensik yang mengidentifikasi bukti-bukti rekayasa, termasuk daftar “martir” yang memuat nama-nama individu yang meninggal karena sebab alami atau, dalam beberapa kasus terdokumentasi, terbukti masih hidup.
Keputusan Parlemen Eropa untuk mendasarkan kebijakan berdampak luas—termasuk seruan sanksi baru dan pengucilan diplomatik—pada data yang dihasilkan pihak eksternal telah menggerus kredibilitas objektif posisinya terkait situasi di Iran.
Pendekatan ini menciptakan preseden yang mengkhawatirkan, di mana informasi dari aktor bermotif politik di luar negeri diberi bobot lebih besar dibandingkan penyelidikan dan bukti resmi domestik, sehingga menciptakan keterputusan faktual yang menghalangi pemahaman yang seimbang terhadap situasi.
Penyatuan Sengaja antara Protes Sipil dan Kekerasan Bersenjata
Salah satu kelemahan utama dan berulang dalam sikap terbaru Parlemen Eropa adalah penyamaan secara sistematis antara protes sipil damai pada akhir Desember dengan aksi sabotase kekerasan yang terorganisir pada awal Januari.
Dalam resolusi dan pernyataan para pemimpinnya, termasuk Presiden Roberta Metsola, Parlemen Eropa secara konsisten menggambarkan tindakan pemerintah Iran sebagai satu bentuk “penindasan brutal” yang seragam terhadap warga negara yang menjalankan hak-hak dasar.
Pembingkaian ini secara sengaja menghilangkan konteks terdokumentasi yang disampaikan oleh lembaga keamanan Iran, yang merinci keterlibatan kelompok bersenjata yang menerima dukungan intelijen, logistik, dan finansial dari aktor eksternal—khususnya badan intelijen Amerika Serikat dan Israel.
Kelompok-kelompok ini terlibat dalam serangan terhadap personel keamanan, perusakan infrastruktur publik vital, serta aksi terorisme yang dirancang untuk menebar kepanikan dan menciptakan “martir” bagi narasi media.
Dengan menolak membedakan antara warga yang menyuarakan keluhan ekonomi dan aktor yang didukung asing yang terlibat dalam kekerasan, Parlemen Eropa mendorong narasi tunggal yang secara implisit membebaskan para pelaku sabotase kekerasan dari tanggung jawab.
Narasi ini juga meniadakan hak dan kewajiban inheren setiap negara berdaulat untuk menjaga ketertiban umum, melindungi warganya dari kekerasan, serta menghadapi apa yang diidentifikasinya sebagai kampanye destabilisasi yang didukung pihak luar.
Strategi retorika ini bukanlah hal baru, melainkan mencerminkan sikap Parlemen selama kerusuhan tahun 2022, ketika kecaman terhadap langkah-langkah keamanan Iran dikeluarkan tanpa pengakuan bermakna atas serangan teroris yang terjadi bersamaan di Shiraz dan Izeh, yang menewaskan banyak warga sipil.
Instrumentalisasi Geopolitik dan Advokasi Terbuka untuk “Pergantian Rezim”
Langkah-langkah hukuman yang didorong dan diberlakukan bulan ini dikaitkan oleh para anggota Parlemen Eropa (MEP) dengan aspirasi yang melampaui sekadar pengendalian kerusuhan.
Dorongan untuk menetapkan IRGC sebagai organisasi “teroris” serta larangan simbolik terhadap diplomat Iran berfungsi bukan hanya sebagai alat hukuman, tetapi juga sebagai instrumen tekanan politik.
Tujuan ini ditegaskan secara terbuka oleh tokoh-tokoh seperti MEP Jerman Hannah Neumann, Ketua Delegasi Parlemen untuk Hubungan dengan Iran, yang secara publik menyatakan bahwa Republik Islam berada dalam “kondisi runtuh”.
Pernyataan semacam ini, menurut para analis politik, secara efektif mengubah Parlemen Eropa dari forum dialog diplomatik menjadi panggung untuk secara terbuka menyemangati kejatuhan pemerintahan sebuah negara anggota PBB.
Orientasi ini memiliki konteks historis dalam komposisi daftar sanksi Uni Eropa sebelumnya, yang mencakup entitas seperti “Friends of Free Iran” dan individu seperti mantan MEP Alejo Vidal-Quadras, yang semuanya secara terbuka dan eksplisit berkomitmen pada tujuan pergantian rezim di Tehran.
Banyak MEP yang vokal menentang Iran pada masa itu—seperti halnya saat ini—merupakan kolaborator lama kelompok kultus teroris Mujahedin-e Khalq Organization (MKO) serta pelobi rezim Israel.
Dengan demikian, tindakan Parlemen pada Januari 2026 selaras dengan strategi jangka panjang yang didukung pihak eksternal untuk menerapkan tekanan maksimum guna memicu gangguan internal, sebuah strategi yang ditopang secara finansial dan politik oleh mekanisme seperti National Endowment for Democracy yang didanai AS.
Seruan terbuka untuk runtuhnya pemerintahan secara mendasar mengubah sifat keterlibatan Uni Eropa, dari mitra dialog kritis menjadi peserta aktif dalam konflik hibrida, sehingga sangat merusak prospek dialog berbasis kepercayaan.
Standar Ganda yang Melumpuhkan: Kontras dengan Ketidakaktifan terhadap Gaza
Aktivisme legislatif cepat yang ditunjukkan Parlemen Eropa terhadap Iran sangat bertolak belakang dengan inersia relatifnya terhadap wilayah lain, seperti Gaza atau Venezuela.
Perbandingan paling mencolok adalah perang genosida Israel yang masih berlangsung di Gaza, di mana lebih dari dua tahun agresi militer telah menewaskan lebih dari 70.000 warga Palestina, sebagaimana didokumentasikan oleh badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan internasional.
Selama periode tersebut, Parlemen Eropa tidak memberlakukan sanksi sebanding, maupun bergerak untuk menjatuhkan larangan diplomatik terhadap pejabat rezim Israel, beberapa di antaranya bahkan menjadi subjek surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kejahatan perang.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi secara terbuka menyoroti ketimpangan ini, dengan mencatat kebebasan bergerak yang dinikmati para pejabat tersebut di wilayah udara Eropa.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa seruan Parlemen terhadap prinsip hak asasi manusia bukanlah doktrin yang diterapkan secara universal, melainkan alat yang digunakan secara selektif.
Kontras tajam ini sekali lagi menyingkap kemunafikan dan menunjukkan bias geopolitik yang jelas, di mana tindakan sekutu disikapi dengan pertimbangan panjang dan respons yang dilunakkan, sementara tindakan negara independen seperti Iran memicu kecaman segera dan keras.
Standar ganda ini, menurut para analis, kembali merusak otoritas moral yang ingin ditampilkan Parlemen dan menunjukkan bahwa keselarasan strategis—bukan prinsip yang konsisten—menjadi pendorong utama kebijakan luar negerinya.
Paralel Historis: Mengulangi Pola Tahun 2022
Langkah-langkah Januari 2026 tidak merupakan penyimpangan baru dalam kebijakan Uni Eropa, melainkan eskalasi yang disengaja dari pola yang telah ditetapkan pada November 2022.
Saat itu, Parlemen Eropa mengambil sikap yang hampir identik: memutuskan kontak diplomatik langsung dengan mitra Iran dan memberlakukan sanksi yang sebagian besar didasarkan pada narasi yang disebarkan kelompok “oposisi” eksternal dan diperkuat media Barat.
Iran pada waktu itu merespons dengan sanksi timbal balik terhadap institusi Uni Eropa tertentu dan anggota parlemen individu, dengan alasan dukungan sengaja mereka terhadap kelompok yang menghasut kekerasan dan terorisme.
Tindakan tahun 2026, khususnya langkah baru berupa pelarangan fisik diplomat Iran dari gedung parlemen, mencerminkan pengerasan dan intensifikasi pendekatan bermusuhan yang telah mapan ini.
Kontinuitas ini menunjukkan strategi Eropa yang persisten untuk memanfaatkan periode tantangan internal di Iran sebagai peluang untuk menerapkan tekanan politik dan ekonomi maksimum.
Hal ini juga mengindikasikan orientasi kebijakan yang relatif terlepas dari nuansa spesifik tiap peristiwa, dan lebih berfokus pada akumulasi biaya serta eksploitasi momen yang dianggap sebagai titik kerentanan negara Iran.
Pengulangan pola ini menegaskan adanya kerangka adversarial yang mengakar kuat, yang memprioritaskan tekanan dibandingkan diplomasi bernuansa.
Sanksi Strategis: Mengaitkan Gejolak Domestik dengan Penahanan Geopolitik
Di luar langkah diplomatik simbolik, dorongan kebijakan pada Januari 2026 juga mencakup proposal tegas dari Komisi Eropa untuk sanksi baru yang menargetkan ekspor teknologi militer canggih Iran, seperti drone dan komponen rudal.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, secara eksplisit menyatakan bahwa langkah-langkah ini dirancang untuk melemahkan kapasitas Iran dalam mendukung sekutunya dan, dengan demikian, merusak postur pertahanan regionalnya.
Inisiatif ini secara strategis menyatukan narasi kerusuhan domestik dengan tujuan strategis Barat yang lebih luas dan telah lama ada terkait kemajuan teknologi serta kemitraan internasional Iran.
Sanksi yang diusulkan memiliki tujuan geopolitik ganda: menghukum pemerintah Iran atas nama advokasi hak asasi manusia, sekaligus memajukan agenda penahanan yang bertujuan membatasi kemampuan pertahanan Iran dan perannya dalam konfigurasi keamanan kawasan.
Keterkaitan ini menunjukkan bagaimana retorika kemanusiaan dapat diinstrumentalisasi untuk membangun konsensus atas tindakan yang pada dasarnya berakar pada realpolitik dan persaingan strategis, sehingga semakin mempersulit pemisahan antara kepedulian HAM yang tulus dan manuver geopolitik yang lebih luas.
Persenjataan Protokol Diplomatik dan Informasi
Keputusan Parlemen Eropa untuk melarang diplomat Iran memasuki gedung-gedungnya merupakan pelanggaran signifikan terhadap praktik dan protokol diplomatik konvensional, menurut para pakar.
Langkah ini, yang dibingkai sebagai tindakan solidaritas dengan rakyat Iran, berfungsi sebagai senjata politik untuk mengisolasi negara Iran dalam ruang institusional Eropa.
Menurut para analis, kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem diskriminatif dua tingkat, di mana perwakilan Iran distigmatisasi secara unik dan ditolak akses yang secara rutin diberikan kepada diplomat dari negara lain, termasuk negara-negara yang terlibat dalam perang berkepanjangan dengan dampak kehancuran besar.
Langkah ini, yang disertai dengan dukungan tanpa kritik terhadap narasi palsu dan menyesatkan, telah meracuni atmosfer bagi dialog konstruktif apa pun.
Kebijakan tersebut mengukuhkan ekosistem informasi di mana klaim kelompok “oposisi” berbasis luar negeri diperlakukan sebagai kebenaran final, sementara bantahan resmi berbasis bukti dari otoritas Iran ditolak sejak awal.
Lingkungan semacam ini membuat penilaian yang seimbang dan berbasis fakta menjadi mustahil, serta memastikan bahwa posisi Eropa tetap terikat pada satu narasi bermusuhan yang tunggal.