Tehran, Purna Warta – Dalam peringatan ke-15 Revolusi 14 Februari, sebuah konferensi pers digelar dengan kehadiran Syekh Abdullah Al-Daqaq, ulama pejuang Bahrain, di lokasi bekas “kedutaan mata-mata Amerika Serikat” di Teheran. Acara tersebut dihadiri dan diliput oleh media internasional, kantor berita Iran, serta jaringan satelit dan televisi.
Syekh Al-Daqaq menegaskan bahwa “hak tidak gugur seiring berjalannya waktu, terutama jika masih ada pihak yang menuntutnya.” Ia menyatakan bahwa 14 Februari 2011 merupakan titik balik dalam sejarah politik Bahrain, yang menunjukkan bahwa rakyat Bahrain menuntut martabat manusia serta perubahan yang menjamin hak-hak sosial dan politik seluruh warga secara adil.
Direktur hauzah ilmiah Bahrain di Iran itu menyebut bahwa isu utama Bahrain adalah tuntutan keadilan atas masa depan politik oleh rakyat. Ia menegaskan bahwa rakyat Bahrain, dengan kesadaran politik yang tinggi, tetap berpegang pada tuntutan yang sah, pendekatan damai, dan wacana persatuan nasional, meskipun pemerintah menggunakan “alat-alat eliminasi dan balas dendam politik” terhadap oposisi.
Pembubaran lembaga dan tekanan terhadap oposisi
Al-Daqaq menyatakan bahwa otoritas Bahrain telah melakukan langkah-langkah keamanan untuk mengakhiri keberadaan politik dan keagamaan oposisi. Dalam proses tersebut, Dewan Ulama, gerakan Al-Wefaq, Gerakan Kebangkitan Islam, dan sejumlah kelompok politik lainnya dibubarkan, sementara para pemimpin oposisi ditangkap.
Ia menambahkan bahwa tekanan juga menyasar mimbar keagamaan, termasuk penghentian salat Jumat yang dipimpin Ayatollah Isa Qassim. Ia menuduh pemerintah Bahrain berupaya menyalahgunakan mimbar agama untuk mempromosikan proyek normalisasi dengan Israel serta mengikuti kebijakan Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa rakyat Bahrain tidak akan menerima “penjualan agama” maupun dikte politik.
Pencabutan kewarganegaraan dan putusan politik
Syekh Abdullah Al-Daqaq mengecam keras kebijakan resmi Manama yang mencabut kewarganegaraan ratusan warga, mengeksekusi hukuman mati, serta mengeluarkan ratusan putusan pengadilan yang ia sebut bersifat rekayasa politik.
Ia juga menyebut bahwa utang Bahrain telah melampaui 20 miliar dinar Bahrain (sekitar 60 miliar dolar AS), sementara pengawasan terhadap pengeluaran negara dinilai lemah.
Ia menggambarkan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai “perkembangan paling berbahaya” dan menegaskan bahwa rakyat Bahrain tidak mengakui rezim tersebut.
Seruan solusi politik menyeluruh
Dalam bagian lain, ia mempertanyakan apa yang telah dicapai pemerintah Bahrain setelah 15 tahun pendekatan keamanan dan pengabaian terhadap tuntutan rakyat.
Ia menegaskan bahwa kekuatan negara terletak pada kemampuannya menyatukan seluruh warga di bawah satu payung dan menjadikan oposisi sebagai mitra dalam membangun masa depan, bukan melalui pendekatan keamanan yang berkelanjutan.
Ia menilai akar krisis Bahrain bersifat politik, dan bahwa masalah hukum, ekonomi, serta pembatasan lainnya bersumber dari hal tersebut. Ia menyerukan penyusunan konstitusi yang disepakati bersama oleh semua pihak, baik Syiah maupun Sunni, dengan rakyat sebagai pihak utama, bukan konstitusi yang diberlakukan secara sepihak pada tahun 2002.
Pesan kepada keluarga tahanan
Syekh Al-Daqaq juga menyatakan bahwa sejak 2011 sekitar 20.000 warga telah ditangkap, dan saat ini lebih dari 190 orang masih ditahan dengan tuduhan politik di Bahrain. Ia menyampaikan kepada keluarga tahanan bahwa mereka adalah “kehormatan umat” dan kesabaran mereka merupakan simbol keteguhan perjuangan.
Ia menegaskan bahwa isu tahanan politik bukan sekadar persoalan keluarga, melainkan isu nasional. Semua harus segera dibebaskan dan seluruh kerugian mereka harus diganti.
Ancaman terhadap Republik Islam Iran
Dalam bagian lain konferensi, Al-Daqaq menyebut ancaman Presiden Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran dan pemimpin revolusi sebagai pelanggaran norma internasional serta pelanggaran kedaulatan negara yang memiliki posisi regional dan religius penting.
Ia menegaskan bahwa menyerang pemimpin Iran berarti menyerang simbol politik dan agama yang terkait dengan jutaan Muslim. Ia memperingatkan bahwa saling menghormati adalah syarat utama dialog internasional yang seimbang, sementara bahasa ancaman hanya akan meningkatkan ketegangan dan justru memperkuat solidaritas politik dan rakyat.
Kebijakan Amerika dan kasus Epstein
Ia juga menilai kebijakan Amerika Serikat sebagai faktor utama meningkatnya ketegangan di kawasan, serta menyebut bahwa pendekatan intervensi Washington telah menimbulkan biaya kemanusiaan dan material yang besar.
Ia menyinggung kasus Jeffrey Epstein sebagai contoh krisis moral dan hukum di Barat, serta mengatakan bahwa munculnya nama Donald Trump dalam kasus tersebut menimbulkan banyak pertanyaan. Menurutnya, klaim hak asasi manusia hanya bermakna jika diterapkan tanpa pengecualian.
Penutup
Di akhir konferensi, Syekh Abdullah Al-Daqaq menegaskan bahwa isu Bahrain akan terus diangkat di forum internasional. Ia menyerukan para aktivis hukum dan media untuk terus membela tuntutan rakyat Bahrain, karena menurutnya hak-hak rakyat hanya dapat terwujud melalui kesadaran global dan jalur perjuangan yang sah.