Kuwait, Purna Warta – Pemerintah negara-negara Teluk disebut tidak menginginkan Presiden AS Donald Trump melancarkan serangan militer terhadap Iran. Sejumlah ibu kota Teluk kini memandang Israel, musuh utama Iran, sebagai aktor agresif yang berupaya mendominasi Timur Tengah, dan berpotensi menimbulkan ancaman lebih besar terhadap stabilitas kawasan dibandingkan Iran yang dinilai telah melemah.
“Pengeboman terhadap Iran bertentangan dengan kalkulasi dan kepentingan negara-negara Teluk Arab,” kata Bader al-Saif, dosen sejarah di Universitas Kuwait. Ia menilai upaya menyingkirkan rezim Iran—baik melalui perubahan rezim maupun rekonstruksi kepemimpinan internal—dapat membuka jalan bagi hegemoni Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah skenario yang tidak menguntungkan negara-negara Teluk.
Pandangan serupa disampaikan Yasmine Farouk, Direktur Proyek Teluk dan Jazirah Arab di International Crisis Group. Menurutnya, negara-negara Teluk khawatir terhadap “kekacauan yang akan ditimbulkan oleh perubahan rezim di Iran” serta bagaimana Israel berpotensi memanfaatkan “kekosongan kekuasaan” tersebut.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh serangan Israel di Qatar tahun lalu dalam upaya gagal membunuh pejabat senior Hamas. Aksi tersebut mengguncang pemerintah Teluk, bukan hanya karena sebagian dari mereka tengah didekati Israel sebagai calon sekutu, tetapi juga karena mereka—seperti Israel—selama ini memandang Amerika Serikat sebagai penjamin utama keamanan kawasan. Tak lama setelah serangan itu, penguasa de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, menandatangani pakta keamanan dengan Pakistan yang bersenjata nuklir.
Sementara itu, Uni Emirat Arab juga diperkirakan akan merugi jika ketegangan dengan Iran meningkat. Dubai, kota terbesar di UEA, telah lama menjadi pelabuhan penting bagi perdagangan dengan Teheran.
Setelah Trump mengumumkan rencana penerapan tarif 25 persen terhadap mitra dagang AS yang juga bertransaksi dengan Iran, Menteri Perdagangan UEA Thani al-Zeyoudi menyatakan negaranya masih mengkaji dampak kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa UEA merupakan mitra dagang terbesar kedua Iran, serta salah satu pemasok utama berbagai komoditas, khususnya produk pangan—sebuah fakta yang membuat eskalasi konflik dinilai bertentangan dengan kepentingan ekonomi kawasan.