Tehran, Purna Warta – Rusia dan Cina menentang sidang Dewan Keamanan PBB yang didukung negara-negara Barat mengenai Iran pada hari Jumat. Keduanya menegaskan bahwa Resolusi 2231 telah berakhir pada Oktober 2025 sehingga Dewan Keamanan tidak lagi memiliki mandat untuk membahas isu program nuklir Iran.
Sidang tersebut diselenggarakan atas permintaan negara-negara anggota Eropa di Dewan Keamanan, meskipun mendapat keberatan dari Moskow dan Beijing. Sidang tetap berlangsung setelah pemungutan suara prosedural disetujui dengan hasil 11 suara mendukung, dua suara menolak, dan dua abstain.
Sidang itu merupakan pertemuan Dewan Keamanan yang ketiga mengenai isu tersebut sejak Resolusi 2231 berakhir tahun lalu. Dua sidang sebelumnya berlangsung pada Maret dan Juni tahun ini, namun tidak menghasilkan keputusan resmi.
Resolusi 2231, yang diadopsi pada 2015 untuk mendukung Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau perjanjian nuklir antara Iran dan kelompok P5+1, berakhir masa berlakunya pada 18 Oktober 2025.
Iran, Rusia, dan Cina berpendapat bahwa seluruh ketentuan, pembatasan, serta tanggung jawab Dewan Keamanan berdasarkan resolusi tersebut berakhir pada tanggal itu. Dengan demikian, menurut mereka, Dewan Keamanan tidak lagi memiliki kewenangan untuk menangani isu nuklir Iran.
Ketiga negara juga menegaskan bahwa upaya Inggris, Perancis, dan Jerman untuk mengaktifkan mekanisme yang dikenal sebagai “snapback” tidak sah secara hukum maupun prosedural karena Resolusi 2231 telah berakhir.
Berbicara sebelum sidang dimulai, Wakil Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anna Evstigneyeva, mengatakan bahwa Resolusi 2231 tidak lagi memiliki kekuatan hukum operasional dan sejak 17 Oktober 2025 Dewan Keamanan tidak lagi memiliki mandat untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan resolusi tersebut.
Ia mengatakan bahwa beberapa anggota Dewan mengabaikan aturan yang berlaku dengan terus meminta penyelenggaraan sidang mengenai isu yang sudah tidak lagi masuk dalam agenda Dewan, demi kepentingan politik.
Evstigneyeva juga menyatakan bahwa Rusia dengan tegas menolak upaya yang dinilainya tidak berdasar untuk meningkatkan ketegangan terhadap Iran maupun menggunakan Dewan Keamanan sebagai arena untuk menyelesaikan perselisihan politik dengan Teheran.
Ia menambahkan bahwa klaim mengenai telah diaktifkannya mekanisme “snapback” tidak memiliki dasar hukum.
Wakil Tetap China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sun Lei, menyampaikan pandangan yang sejalan dengan Rusia.
Sun mengatakan bahwa Resolusi 2231 telah berakhir pada 18 Oktober 2025 sehingga pembahasan Dewan Keamanan mengenai isu nuklir Iran juga telah berakhir.
Menurutnya, upaya sejumlah negara yang tetap bersikeras mengadakan sidang mengenai isu yang sudah tidak lagi menjadi agenda Dewan justru merusak suasana yang diperlukan untuk proses perundingan.
Sun juga memperingatkan bahwa politisasi di dalam Dewan Keamanan semakin memperdalam perpecahan di antara para anggotanya serta menciptakan hambatan bagi tercapainya penyelesaian politik.
Ia menyerukan kepada semua pihak terkait agar melaksanakan ketentuan Resolusi 2231 dengan itikad baik serta menjaga kewibawaan Dewan Keamanan dan diplomasi multilateral.
Selama sidang berlangsung, Amerika Serikat dan para sekutu Baratnya kembali menyampaikan tuduhan terkait program nuklir damai Iran serta kemampuan pertahanannya. Namun, sidang tersebut berakhir tanpa menghasilkan keputusan, resolusi, ataupun hasil resmi lainnya.
Iran, China, dan Rusia secara konsisten berpendapat bahwa berakhirnya Resolusi 2231 telah mengakhiri secara permanen seluruh langkah, pembatasan, dan kewenangan Dewan Keamanan yang berkaitan dengan program nuklir Iran.
Dalam surat bersama yang disampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah resolusi tersebut berakhir, ketiga negara menyatakan bahwa berakhirnya Resolusi 2231 menandai berakhirnya pembahasan isu nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB, sekaligus menolak berbagai upaya baru untuk menggunakan Dewan tersebut guna menghidupkan kembali mekanisme-mekanisme yang masa berlakunya telah berakhir.