Washington, Purna Warta – Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian multinasional di Jalur Gaza sebagai bagian dari skenario pascaperang dilaporkan menghadapi kesulitan besar. Menurut laporan eksklusif The Wall Street Journal, proyek yang semula menargetkan pengerahan sekitar 20.000 personel kini bahkan kesulitan membentuk kelompok awal yang terdiri dari sekitar 20 personel.
Laporan tersebut menyebut bahwa kerangka keamanan yang dirancang untuk mendukung visi Washington mengenai Gaza setelah perang masih jauh dari tahap implementasi. Rencana pengerahan awal berulang kali mengalami penundaan seiring menurunnya dukungan dari negara-negara yang semula diperkirakan akan berpartisipasi.
Proposal awal mengusulkan pembentukan pasukan multinasional berkekuatan sekitar 20.000 personel. Namun, ketidakstabilan kawasan, perbedaan pandangan politik di antara calon negara kontributor, serta berlanjutnya ketegangan militer telah menyebabkan skala proyek tersebut menyusut secara signifikan.
Daniel Shapiro, mantan Wakil Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk kawasan Timur Tengah, mengatakan bahwa meningkatnya ketegangan regional, termasuk konflik antara Israel dan Iran, telah memperlambat pengambilan keputusan serta mengurangi minat banyak negara untuk bergabung dalam misi tersebut.
Indonesia, yang sebelumnya diperkirakan menjadi salah satu penyumbang pasukan terbesar, dilaporkan menangguhkan keterlibatannya pada Maret dengan alasan memburuknya situasi keamanan di kawasan. Pejabat Indonesia menyatakan bahwa partisipasi negara tersebut masih ditangguhkan.
Menurut laporan tersebut, sejauh ini hanya Maroko, Albania, Kosovo, dan Kazakhstan yang diperkirakan akan memberikan komitmen resmi.
Kontingen pertama dari Maroko yang semula dijadwalkan berangkat pada Juni mengalami penundaan dan kini diperkirakan baru akan diberangkatkan dalam beberapa bulan mendatang. Pasukan tersebut disebut tidak akan langsung memasuki Gaza, melainkan terlebih dahulu ditempatkan di pusat logistik baru yang berada di wilayah yang dikuasai Israel di dekat perlintasan Kerem Shalom.
Penyusutan skala rencana ini mencerminkan berbagai hambatan politik, keamanan, dan diplomatik yang dihadapi strategi Amerika Serikat mengenai masa depan Gaza.
Pasukan Keamanan Internasional (International Security Force/ISF) dirancang sebagai salah satu pilar utama dalam kerangka pascaperang yang didukung Washington. Dalam konsep tersebut, pasukan Israel akan ditarik secara bertahap, sementara pasukan internasional mengambil alih tanggung jawab keamanan, dan sebuah Board of Peace yang dipimpin Amerika Serikat mengawasi proses rekonstruksi serta transisi politik.
Sementara itu, Hamas pekan ini mengumumkan pembubaran komite darurat yang selama ini mengelola administrasi Gaza, namun menegaskan bahwa sayap militernya tidak akan dilucuti. Kelompok-kelompok perlawanan Palestina juga menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerahkan senjata sebagai bagian dari rencana politik yang dipimpin Amerika Serikat.
Di sisi lain, proses rekonstruksi Gaza masih berjalan sangat lambat. Dari estimasi kebutuhan dana sekitar 17 miliar dolar AS, hanya sebagian kecil yang benar-benar telah tersedia. Sejumlah negara donor dilaporkan enggan membiayai proyek-proyek di wilayah yang masih berada di bawah kendali militer Israel karena khawatir hal tersebut dapat dianggap melegitimasi pendudukan.
Menurut otoritas kesehatan di Gaza, perang telah menyebabkan lebih dari 73.000 warga Palestina meninggal dunia, lebih dari 171.000 orang terluka, serta sekitar 90 persen infrastruktur Gaza mengalami kerusakan atau kehancuran.