Teheran, Purna Warta – Iran tidak akan mengakui atau mematuhi mekanisme snapback ilegal yang didorong oleh troika Eropa, kata Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf, menekankan bahwa kegiatan pengayaan Teheran akan terus berlanjut di bawah hukum internasional.
Baca juga: Iran Peringatkan Respons terhadap Desakan Uni Eropa-AS untuk Menerapkan Kembali Sanksi
Berbicara dalam sidang terbuka Parlemen pada hari Minggu, Qalibaf mengatakan bahwa apa yang disebut mekanisme snapback yang diterapkan oleh tiga negara Eropa (Inggris, Prancis, dan Jerman) adalah ilegal dan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi negara mana pun.
Ia mencatat bahwa Iran menganggap penerapan kembali sanksi yang telah dihentikan berdasarkan klaim snapback tersebut ilegal.
“Mengingat Rusia dan Tiongkok, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, telah secara jelas dan resmi menolak keabsahan langkah ini, tidak ada negara yang wajib mematuhi resolusi tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Iran juga tidak menganggap dirinya terikat oleh resolusi-resolusi ilegal ini, termasuk seruan untuk penangguhan pengayaan uranium. “Hak kami untuk pengayaan tetap diakui oleh hukum internasional,” tegasnya.
Pembicara mencatat bahwa sanksi yang diberlakukan kembali di bawah dorongan EU3 tidak seberapa dibandingkan dengan sanksi AS dan juga penuh dengan kelemahan hukum karena ketidakabsahan mekanisme snapback.
Baca juga: Iran Kecam Upaya Snapback EU3 dan AS di Tengah Perpecahan DK PBB
“Jika suatu negara berniat untuk bertindak melawan Iran berdasarkan resolusi-resolusi yang melanggar hukum ini, negara tersebut akan menghadapi respons balasan yang serius dari Iran,” ia memperingatkan, seraya menambahkan bahwa tiga sponsor Eropa dari langkah tersebut “juga akan menyaksikan reaksi Teheran.”