Teheran, Purna Warta – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengecam AS dan tiga negara Eropa atas langkah mereka untuk menerapkan mekanisme snapback, dengan mengatakan bahwa perpecahan DK PBB atas isu tersebut menunjukkan kurangnya legalitas dan legitimasinya.
Baca juga: Pezeshkian Peringatkan Terhadap Penerapan Kembali Sanksi
Dalam sebuah unggahan di akun X miliknya pada hari Senin, Esmaeil Baqaei mengatakan bahwa meskipun troika Eropa (dikenal sebagai EU3 atau E3) bertindak di bawah arahan Washington, enam dari 15 anggota DK PBB tidak mendukung penerapan kembali resolusi yang telah dihentikan, menunjukkan perpecahan yang mendalam di dalam Dewan Keamanan.
“Kegagalan DK PBB untuk mengesahkan rancangan resolusi perpanjangan Resolusi 2231 merupakan demonstrasi nyata dari apa yang disebut ‘tatanan berbasis aturan’ di mana satu penguasa mendikte (Memorandum Presiden Keamanan Nasional/NSPM-2) dan E3 hanya mematuhinya,” ujar juru bicara tersebut.
“Namun, fakta bahwa 6 dari 15 anggota Dewan tidak memberikan suara ‘ya’ untuk mengaktifkan kembali resolusi yang telah dihentikan—meskipun ada berbagai tekanan dari E3 dan Amerika Serikat—menunjukkan betapa terpecahnya Dewan. Hampir separuh anggotanya tidak yakin bahwa penerapan kembali yang dipicu oleh E3 dapat dibenarkan, sah, atau legal,” tambah Baqaei.
Baca juga: Pezeshkian: Mimpi Menundukkan Iran Takkan Terwujud
“Penyalahgunaan proses oleh E3 tidak dapat mengubah realitas hukum: Resolusi 2231 akan dianggap berakhir pada 18 Oktober 2025, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam resolusi itu sendiri. Segala upaya oleh E3 atau Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali sanksi yang telah berakhir adalah batal demi hukum. Menlu Araqchi telah menyampaikan pesan ini secara langsung melalui surat kepada rekan-rekannya di seluruh dunia,” tegasnya.