Baghdad, Purna Warta – Menurut laporan yang disampaikan kepada jaringan televisi Al Arabiya, para penasihat asing yang berafiliasi dengan koalisi internasional telah meninggalkan markas Komando Operasi Gabungan di Baghdad, Irak.
Baca juga: Pejabat Zionis Akui Kemungkinan Perang Berakhir Tanpa Menjatuhkan Pemerintahan Iran
Berdasarkan laporan tersebut, proses evakuasi dilakukan menggunakan penerbangan kargo militer, dan para penasihat itu telah meninggalkan wilayah Irak. Hingga kini belum ada rincian resmi mengenai jumlah personel yang ditarik.
Latar Belakang Penarikan Pasukan
Langkah ini terjadi setelah sebelumnya Abu Mahdi al-Jaafari, juru bicara kelompok perlawanan Irak Saraya Awliya al-Dam, menyatakan bahwa Amerika Serikat dan NATO meminta pemerintah Irak untuk menjadi mediator gencatan senjata selama 24 jam dengan kelompok perlawanan Irak.
Tujuan dari permintaan tersebut adalah untuk memberi waktu kepada pasukan Amerika mengevakuasi personelnya dari Pangkalan Victoria di Baghdad dan memindahkan mereka ke Turki.
Al-Jaafari mengatakan bahwa sebagian besar kelompok perlawanan Irak menyetujui permintaan tersebut, dengan syarat bahwa tidak ada posisi milik Al‑Hashd al‑Shaabi dari Samarra hingga Karbala yang diserang.
Ia juga memperingatkan bahwa jika serangan kembali dilakukan, kelompok perlawanan akan merespons dengan keras. Menurutnya, “jika serangan dimulai lagi, kami akan menjadikan situasi seperti neraka bagi para musuh.”
Serangan terhadap Pangkalan AS di Irak
Dalam beberapa hari terakhir, kelompok perlawanan Islam Irak meningkatkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika di Irak menggunakan roket dan drone. Serangan tersebut disebut sebagai respons terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap posisi Al-Hashd al-Shaabi serta wilayah Iran.
Baca juga: Jumlah Korban Luka di Arad dan Dimona Mencapai 182 Orang
Beberapa media internasional, termasuk Reuters dan Al Jazeera, sebelumnya juga melaporkan bahwa meningkatnya ketegangan regional sejak konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat telah membuat pangkalan militer AS di Irak dan Suriah menjadi target berulang serangan kelompok bersenjata.
Selain itu, pemerintah Irak dalam beberapa bulan terakhir berada di bawah tekanan domestik untuk membatasi atau mengakhiri kehadiran pasukan asing, terutama setelah meningkatnya eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Beberapa faksi politik Irak juga menuntut peninjauan kembali kerja sama keamanan dengan koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat.