Jakarta, Purna Warta – Tokoh oposisi monarki Iran Reza Pahlavi memaparkan apa yang ia sebut sebagai “program” politik yang mendorong rakyat Iran untuk menggulingkan pemerintahan mereka dan menyelaraskan negara itu dengan Amerika Serikat dan Israel. Gagasan tersebut menuai kritik tajam, dengan banyak pihak menilai rencana itu berisiko menjadikan Iran alat kepentingan intelijen dan geopolitik Barat.
Dalam narasi yang beredar, Pahlavi—yang kerap dijuluki “putra mahkota” oleh para pendukungnya—menawarkan normalisasi hubungan dengan Washington dan Tel Aviv, mengubah Iran menjadi pemasok energi bagi apa yang ia sebut “dunia bebas”, menerapkan standar tata kelola ala Barat, serta mengembalikan Iran ke era pra-Republik Islam.
Agenda yang Ditawarkan
Rencana Pahlavi mencakup normalisasi hubungan diplomatik dengan AS dan Israel, penjualan energi Iran sesuai kepentingan Barat, penegakan “standar internasional” dalam pemerintahan, serta upaya memulihkan identitas politik Iran sebelum Revolusi 1979. Para pengkritik menilai agenda ini tidak berdiri di atas kedaulatan nasional, melainkan pada penyesuaian Iran dengan orbit geopolitik Barat.
Motif Geopolitik di Balik Seruan
Sejumlah analis melihat proposal tersebut selaras dengan kepentingan AS dan Israel untuk memperkuat dominasi di Timur Tengah. Target utamanya disebut mencakup pelemahan perlawanan Palestina dan pembongkaran Poros Perlawanan yang selama ini mendukung Palestina. Dalam skema ini, Iran diharapkan meninggalkan posisi regionalnya, sementara Arab Saudi didorong untuk bergabung dalam Abraham Accords.
Iran juga dipandang strategis karena posisinya di jalur perdagangan dan energi Eurasia. Menarik Iran ke orbit Barat dinilai akan memungkinkan Washington mengganggu Koridor Transportasi Utara–Selatan serta melemahkan kerja sama antara China, Rusia, Iran, dan India—sekaligus meredam dampak Belt and Road Initiative China.
Energi, Dolar, dan Kedaulatan
Di sektor energi, hampir 90 persen ekspor minyak Iran saat ini mengalir ke China. Di bawah visi Pahlavi, energi Iran akan dijual dengan syarat Barat, sejalan dengan upaya AS menegaskan “dominasi energi”. Pendekatan ini juga dikaitkan dengan upaya menopang dolar AS yang melemah—turun lebih dari 9 persen pada 2025—dengan memaksa transaksi minyak Iran dan Venezuela menggunakan dolar, sebagai langkah melawan dedolarisasi.
Para pengkritik menilai “reformasi tata kelola” ala Barat dan tuntutan “transparansi” berisiko menggerus kedaulatan Iran, mengulang pola ketergantungan pada era Mohammad Reza Pahlavi. Mereka mengingatkan bahwa seruan kembali ke masa pra-revolusi sering mengabaikan catatan kelam kudeta 1953 yang didukung CIA terhadap Perdana Menteri terpilih Mohammad Mosaddegh, peran polisi rahasia SAVAK, serta kolaborasi intelijen dengan Mossad.
Kritik atas “Mitos Pra-Revolusi”
Kritikus menegaskan bahwa romantisasi masa lalu menutup mata terhadap represi politik, ketergantungan keamanan pada kekuatan asing, dan penggunaan Iran sebagai pos pengawasan selama Perang Dingin. Mereka menilai program Pahlavi berpotensi mengulang sejarah tersebut, dengan Iran kembali diposisikan sebagai instrumen kepentingan luar alih-alih aktor berdaulat.