Al-Quds, Purna Warta – Sebuah media Israel pada Kamis malam (27 Agustus) melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 2025 memberikan izin kepada Ronen Bar, yang saat itu menjabat sebagai kepala Badan Keamanan Umum Israel atau Shin Bet, untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan para pemimpin Hamas di luar negeri tanpa melalui perantara. Laporan tersebut menyebutkan bahwa komunikasi dilakukan dalam konteks upaya pembebasan para sandera dan berlangsung dengan persetujuan Netanyahu. Media Israel N12 juga melaporkan bahwa informasi tersebut sebelumnya dilarang untuk dipublikasikan oleh sensor militer Israel, sebelum kemudian larangan tersebut dicabut.
Menurut laporan yang dikutip dalam berita tersebut, Ronen Bar telah melakukan pembicaraan langsung dengan kepemimpinan Hamas yang berada di luar Jalur Gaza terkait upaya pembebasan sandera. Komunikasi tersebut disebut berlangsung tanpa keterlibatan negara ketiga sebagai mediator. Informasi mengenai saluran komunikasi langsung ini pertama kali diungkap dalam sebuah rapat kabinet Israel pada 2025. Dalam rapat tersebut, Bar dilaporkan menyampaikan bahwa jalur komunikasi langsung dengan Hamas sebelumnya telah membantu mendorong kemajuan dalam proses perundingan. Ia juga disebut mengungkapkan keheranannya setelah kemudian tidak lagi dilibatkan dalam tim perunding Israel.
Pengungkapan tersebut menarik perhatian karena muncul bersamaan dengan laporan mengenai komunikasi yang dilakukan oleh Shlomi Fogel, salah satu tokoh yang dekat dengan Netanyahu, dengan Hamas. Waktu pengungkapan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan politik dan media Israel mengenai pola komunikasi tidak langsung maupun langsung antara pejabat atau orang dekat pemerintah Israel dengan Hamas. Laporan Ynet juga menyebut bahwa Netanyahu membantah laporan mengenai kedua saluran komunikasi tersebut.
Perkembangan ini juga menunjukkan bahwa, meskipun retorika politik antara Israel dan Hamas tetap keras, komunikasi dengan Hamas pada praktiknya pernah digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menangani persoalan sandera dan perundingan. Hal tersebut menjadi relevan dengan upaya diplomatik terbaru mengenai masa depan Gaza. Pada Agustus 2026, utusan Amerika Serikat Jared Kushner dilaporkan bertemu dengan para pemimpin Hamas dalam rangka mendorong pelaksanaan tahap lanjutan dari peta jalan gencatan senjata Gaza yang didukung Amerika Serikat.
Di sisi lain, situasi di Gaza masih rapuh. Laporan Reuters pada 23 Agustus menyebut bahwa serangan udara Israel di Jalur Gaza menewaskan sedikitnya dua orang, termasuk seorang anak berusia empat tahun, dan melukai tujuh orang lainnya menurut pejabat kesehatan Palestina. Serangan tersebut terjadi meskipun gencatan senjata yang diberlakukan sejak Oktober 2025 masih menjadi kerangka utama bagi upaya penghentian konflik. Reuters juga melaporkan bahwa sejak gencatan senjata dimulai, lebih dari 1.280 warga Palestina dan empat tentara Israel telah tewas, menurut data yang dikutipnya.
Sementara itu, tekanan internasional terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina juga terus meningkat. Lebih dari 100 mantan diplomat Inggris dan Prancis baru-baru ini menyerukan perubahan kebijakan terhadap Israel, termasuk penghentian atau peninjauan kembali kerja sama perdagangan dan persenjataan, penerapan keputusan pengadilan internasional, serta peningkatan bantuan kemanusiaan bagi Gaza. Para diplomat tersebut menilai bahwa perluasan permukiman Israel dan kebijakan di wilayah Palestina semakin mengancam prospek pembentukan negara Palestina dan solusi dua negara.
Dalam perkembangan lain yang berkaitan dengan gerakan pro-Palestina, Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam keputusan pemerintahan Amerika Serikat untuk menetapkan kelompok aktivis Palestine Action sebagai organisasi teroris. PBB menilai tindakan tersebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kritik tersebut muncul di tengah meningkatnya kontroversi mengenai pembatasan terhadap aktivisme pro-Palestina di sejumlah negara Barat.
Secara keseluruhan, perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa isu Palestina dan Gaza tidak hanya berkaitan dengan operasi militer, tetapi juga dengan diplomasi, negosiasi pembebasan sandera, gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, serta meningkatnya tekanan masyarakat sipil dan lembaga internasional terhadap kebijakan Israel. Pada saat yang sama, perkembangan politik internal Palestina juga terus berlangsung, termasuk pembicaraan antara Fatah dan kelompok Democratic Reform Bloc menjelang pemilu Palestina, yang menunjukkan adanya dinamika politik Palestina di luar konflik bersenjata dengan Israel.