Ankara, Purna Warta – Kementerian Pertahanan Turki menyatakan bahwa sikap agresif dan kebijakan ekspansionis Israel di Jalur Gaza, Lebanon, dan Suriah merupakan salah satu hambatan terbesar bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis dalam konferensi pers Kementerian Pertahanan Turki di Provinsi Afyonkarahisar, Turki bagian barat.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Turki, Zeki Aktürk, mengatakan bahwa masa depan kawasan tidak dapat dibangun berdasarkan penggunaan kekuatan secara sepihak. Menurutnya, perdamaian harus didasarkan pada konsep keamanan yang menghormati hukum internasional, kedaulatan negara, serta keutuhan wilayah masing-masing negara. Ia menekankan bahwa pendekatan yang mengandalkan kekuatan militer semata tidak dapat menjadi dasar bagi terciptanya stabilitas jangka panjang di Timur Tengah.
Aktürk juga menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah-langkah konkret dan efektif terhadap tindakan Israel yang, menurut pemerintah Turki, mengancam perdamaian dan stabilitas regional maupun internasional. Ia turut menyinggung berlanjutnya proses hukum internasional terhadap Israel dalam kaitannya dengan tuduhan genosida. Pernyataan tersebut mencerminkan posisi Ankara yang selama ini secara terbuka mengkritik operasi militer Israel di Gaza dan menyerukan peningkatan tekanan diplomatik internasional untuk menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina.
Kementerian Pertahanan Turki menegaskan bahwa angkatan bersenjata negaranya akan terus berkontribusi terhadap keamanan, perdamaian, dan stabilitas di tingkat regional maupun internasional melalui kemampuan pertahanan dan pencegahan yang dimiliki serta peningkatan kerja sama dengan negara-negara sahabat dan sekutu. Ankara juga menilai bahwa stabilitas kawasan membutuhkan penghormatan terhadap kedaulatan seluruh negara dan penyelesaian konflik melalui jalur politik serta diplomatik.
Pernyataan Turki tersebut disampaikan di tengah situasi keamanan Timur Tengah yang masih sangat tegang. Jalur Gaza terus menghadapi dampak konflik berkepanjangan, sementara ketegangan juga terjadi di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon dan di sejumlah wilayah Suriah. Perkembangan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik di Gaza dapat terus memberikan dampak terhadap keamanan negara-negara lain di kawasan dan memperluas ketidakstabilan regional.
Bagi masyarakat Palestina, perkembangan tersebut kembali menyoroti pentingnya perlindungan warga sipil dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Selain korban jiwa akibat operasi militer, masyarakat Gaza menghadapi kerusakan luas terhadap rumah, rumah sakit, jaringan air, fasilitas pendidikan, dan infrastruktur dasar lainnya. Kondisi ini membuat akses terhadap bantuan kemanusiaan, makanan, obat-obatan, air bersih, dan tempat tinggal menjadi bagian penting dalam setiap pembahasan mengenai masa depan Gaza.
Persoalan Tepi Barat juga menjadi perhatian dalam konteks yang lebih luas. Perluasan permukiman Israel, pengambilalihan tanah, penggusuran warga Palestina, serta kekerasan yang berkaitan dengan aktivitas permukiman terus menjadi sumber kekhawatiran internasional. Sejumlah negara dan lembaga internasional menilai bahwa perkembangan tersebut dapat semakin mempersulit terbentuknya wilayah Palestina yang berkesinambungan serta mengurangi peluang tercapainya solusi dua negara.
Turki selama ini menjadi salah satu negara yang paling vokal dalam menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdoğan secara konsisten menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza, peningkatan bantuan kemanusiaan, serta pembentukan negara Palestina yang berdaulat berdasarkan perbatasan sebelum 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Ankara juga mendukung upaya internasional untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hukum internasional yang terjadi dalam konflik tersebut.
Di tingkat internasional, isu pertanggungjawaban hukum terhadap Israel juga terus berkembang. Proses yang berlangsung di lembaga-lembaga peradilan internasional menjadi bagian dari perdebatan mengenai dugaan pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia dalam konflik Israel-Palestina. Namun, berbagai tuduhan tersebut tetap harus dibedakan dari putusan hukum final, karena proses peradilan internasional masih berlangsung dan masing-masing pihak memiliki posisi serta pembelaannya sendiri.
Dari perspektif pendukung Palestina, pernyataan Turki memperkuat seruan agar masyarakat internasional tidak hanya mengeluarkan kecaman diplomatik, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk melindungi warga sipil Palestina dan memastikan akses bantuan kemanusiaan. Kelompok-kelompok pro-Palestina juga menilai bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa menyelesaikan akar persoalan, termasuk pendudukan, perluasan permukiman, pembatasan terhadap masyarakat Palestina, serta persoalan hak politik dan penentuan nasib sendiri.