Al-Quds, Purna Warta – Hamas menyatakan bahwa rencana perluasan permukiman Israel di wilayah Palestina tidak akan memberikan hak maupun kedaulatan kepada Israel atas tanah Palestina, serta tidak akan menciptakan keamanan dan stabilitas bagi Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Hamas setelah munculnya keputusan mengenai perluasan kawasan pengaruh permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Hamas menilai persetujuan terhadap kawasan baru bagi permukiman Israel di Tepi Barat merupakan kelanjutan dari kebijakan perluasan permukiman yang, menurut kelompok tersebut, bertujuan mengambil alih semakin banyak tanah milik Palestina serta menciptakan kondisi yang dapat mengarah pada aneksasi wilayah dan pemindahan paksa penduduk Palestina. Hamas mengecam kebijakan tersebut dan menyerukan agar masyarakat internasional mengambil langkah nyata untuk menghentikan perluasan permukiman.
Hamas juga memperingatkan mengenai meningkatnya penyitaan tanah dan pengosongan wilayah-wilayah baru di Tepi Barat. Menurut kelompok tersebut, kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi akses masyarakat Palestina terhadap tanah dan sumber daya kehidupan, tetapi juga memutus kesinambungan geografis antara berbagai wilayah Palestina dan mengubahnya menjadi kantong-kantong permukiman yang terisolasi. Hamas menegaskan bahwa berbagai proyek permukiman tersebut, menurut pandangannya, tidak dapat menciptakan hak hukum maupun kedaulatan bagi Israel atas wilayah Palestina.
Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan bahwa proyek perluasan permukiman dan upaya untuk memaksakan aneksasi serta pemindahan paksa akan menghadapi penolakan dari masyarakat Palestina. Kelompok tersebut menyatakan bahwa keteguhan masyarakat Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka dan mempertahankan hak-haknya akan menggagalkan upaya tersebut. Hamas juga mengatakan bahwa masyarakat Palestina yang telah mengalami konflik dan pendudukan selama puluhan tahun tidak akan meninggalkan tanah mereka.
Hamas selanjutnya menyerukan kepada masyarakat internasional agar tidak berhenti pada kecaman diplomatik, tetapi mengambil tindakan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional dan resolusi-resolusi internasional mengenai wilayah Palestina. Kelompok tersebut juga menyerukan penghentian proyek perluasan permukiman serta meminta agar pihak yang dianggap bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum internasional.
Seruan Hamas tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional mengenai masa depan Tepi Barat dan prospek pembentukan negara Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara telah berulang kali menyatakan bahwa pembangunan dan perluasan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki merupakan salah satu hambatan utama bagi solusi dua negara. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang diadopsi pada 2016, menyatakan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki validitas hukum dan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.
Perluasan permukiman juga menjadi perhatian karena dampaknya terhadap kesinambungan wilayah Palestina. Ketika permukiman, jalan akses, serta infrastruktur terkait berkembang di berbagai bagian Tepi Barat, wilayah Palestina berisiko semakin terfragmentasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menyulitkan terbentuknya wilayah Palestina yang berkesinambungan secara geografis dan secara politik semakin mempersempit kemungkinan terwujudnya solusi dua negara.
Dari perspektif masyarakat sipil Palestina dan kelompok pendukung Palestina, persoalan permukiman bukan hanya persoalan pembangunan perumahan, melainkan berkaitan dengan hak atas tanah, kebebasan bergerak, akses terhadap sumber daya, serta hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depan politiknya. Organisasi kemanusiaan dan lembaga internasional juga terus menyoroti dampak penggusuran, pembongkaran bangunan, penyitaan tanah, dan kekerasan yang berkaitan dengan aktivitas permukiman terhadap masyarakat Palestina di Tepi Barat.
Dalam konteks tersebut, pernyataan Hamas mencerminkan penolakan terhadap segala bentuk perubahan status wilayah Palestina yang dilakukan secara sepihak. Namun, seruan Hamas mengenai “segala bentuk perlawanan” perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, mengingat penggunaan kekerasan terhadap warga sipil bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Perlindungan warga sipil, baik Palestina maupun Israel, tetap menjadi prinsip utama yang harus dihormati dalam setiap perkembangan konflik.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan Palestina tidak hanya berpusat pada Jalur Gaza, tetapi juga semakin berkaitan dengan perkembangan di Tepi Barat. Penghentian perluasan permukiman, pencegahan pemindahan paksa, perlindungan masyarakat sipil, serta penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina menjadi isu penting dalam berbagai upaya internasional untuk mencapai penyelesaian konflik yang berkelanjutan.