Washington, Purna Warta – Sejumlah senator Partai Demokrat Amerika Serikat tengah mempersiapkan sebuah resolusi di Senat yang akan meminta pemerintahan Presiden Donald Trump memberikan penjelasan kepada Kongres mengenai meningkatnya kekerasan pemukim Israel dan pasukan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Langkah tersebut mencerminkan meningkatnya tekanan dari kalangan Demokrat di Kongres terhadap pemerintahan Trump dan pemerintah Israel terkait kekerasan yang terjadi di wilayah Palestina tersebut.
Berdasarkan rancangan yang sedang dipersiapkan, pemerintah Amerika Serikat akan diminta memberikan laporan mengenai peningkatan serangan oleh pemukim Israel serta tindakan yang telah dilakukan untuk menyelidiki berbagai insiden tersebut. Para senator juga ingin memperoleh informasi mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah AS untuk memastikan bahwa warga negara Amerika yang menjadi korban kekerasan di Tepi Barat memperoleh perlindungan dan bahwa pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban. Rencana tersebut muncul setelah kritik di kalangan Demokrat semakin meningkat terhadap apa yang mereka nilai sebagai kurangnya akuntabilitas atas kekerasan terhadap warga Palestina.
Perkembangan tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah 45 senator Demokrat menandatangani surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mendesak pemerintah Israel mengambil tindakan segera untuk menghentikan kekerasan pemukim di Tepi Barat. Surat tersebut dipimpin oleh Senator Adam Schiff, Chuck Schumer, dan Cory Booker. Para senator meminta Israel meningkatkan penyelidikan atas kematian sembilan warga negara Amerika yang menurut mereka tewas akibat tindakan pemukim atau pasukan Israel sejak 2022, serta mengambil langkah untuk mencegah serangan terhadap warga Palestina, termasuk serangan terhadap tempat ibadah.
Para senator Demokrat juga menyoroti perluasan permukiman dan pembangunan pos-pos permukiman Israel di Tepi Barat. Mereka menilai kekerasan pemukim dan ekspansi permukiman dapat semakin merusak prospek perdamaian jangka panjang serta mempersempit kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang berkelanjutan. Dalam surat tersebut, para senator juga menyerukan agar pemerintah Israel menghentikan persetujuan pembangunan permukiman baru dan mengambil tindakan terhadap pos-pos yang dianggap ilegal berdasarkan hukum Israel.
Tekanan tersebut muncul di tengah peningkatan kekerasan di Tepi Barat selama 2026. Associated Press melaporkan bahwa seorang remaja Palestina berusia 17 tahun, Karim Sanad Raja Shalaldeh, tewas dalam bentrokan dengan pemukim Israel di wilayah Sa’ir, sebelah utara Hebron, pada 21 Agustus. Seorang warga Palestina lainnya juga dilaporkan terluka dalam insiden tersebut. Menurut laporan yang sama, kekerasan di Tepi Barat telah meningkat secara signifikan, dengan puluhan warga Palestina tewas dan ribuan serangan dilaporkan sepanjang tahun ini.
Meningkatnya kekerasan pemukim menjadi persoalan penting bagi masyarakat Palestina karena serangan tersebut sering kali berkaitan dengan tekanan terhadap warga untuk meninggalkan tanah dan rumah mereka. Perluasan permukiman, pengambilalihan tanah, penghancuran bangunan, pembatasan mobilitas, dan kekerasan terhadap penduduk Palestina secara bersama-sama dikhawatirkan semakin memecah kesinambungan geografis Tepi Barat. Kondisi tersebut juga berpotensi semakin mempersulit terwujudnya solusi dua negara yang selama ini menjadi salah satu kerangka utama penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Dari perspektif politik Amerika Serikat, perkembangan ini menunjukkan adanya perubahan penting dalam sebagian sikap Partai Demokrat terhadap kebijakan Israel. Meskipun dukungan terhadap keamanan Israel tetap menjadi bagian dari politik luar negeri AS, semakin banyak anggota Demokrat yang secara terbuka menuntut pemerintah Israel bertanggung jawab atas kekerasan terhadap warga Palestina. Sejumlah senator bahkan memperingatkan bahwa perluasan permukiman dan kekerasan di Tepi Barat dapat merugikan keamanan jangka panjang Israel sekaligus mengancam perdamaian dan kebebasan bagi masyarakat Palestina maupun Israel.
Tekanan terhadap pemerintahan Trump juga berkembang karena para senator ingin mengetahui apakah pemerintah AS telah melakukan penyelidikan yang memadai terhadap kekerasan yang menimpa warga negara Amerika di Tepi Barat. Isu tersebut memiliki dimensi politik dan hukum yang lebih luas karena pemerintah AS memiliki hubungan keamanan dan diplomatik yang erat dengan Israel. Karena itu, tuntutan agar pemerintah melaporkan tindakan yang telah diambil dapat menjadi instrumen pengawasan Kongres terhadap kebijakan pemerintahan Trump di kawasan tersebut.
Di sisi lain, pemerintah Israel menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menangani kekerasan pemukim. Sejumlah senator AS menilai bahwa aparat keamanan Israel harus melakukan intervensi ketika terjadi serangan, terlepas dari siapa pelakunya, serta memastikan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh. Senator Ron Wyden dan Jeff Merkley juga baru-baru ini menyerukan agar pemerintah Israel segera menghentikan kekerasan pemukim dan meminta pertanggungjawaban mereka yang melakukan serangan terhadap warga Palestina, termasuk warga Palestina-Amerika.