Al-Quds, Purna Warta – Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina, Muhammad al-Hindi, melontarkan kritik keras terhadap sikap negara-negara Arab yang dinilainya telah meninggalkan Palestina. Ia menyatakan bahwa “Topan Al-Aqsa” merupakan peristiwa bersejarah yang akan menentukan kembali masa depan kawasan dan membentuk arah perkembangan politik Palestina serta Timur Tengah untuk waktu yang panjang.
Menjelang pemilihan umum Palestina di tengah berbagai krisis yang dihadapi rakyat Palestina, Muhammad al-Hindi mengatakan bahwa Gerakan Jihad Islam Palestina tidak akan mengajukan kandidat dalam pemilu mendatang. Namun, menurutnya, gerakan tersebut akan mendukung daftar nasional yang memperoleh konsensus dari berbagai faksi Palestina.
Al-Hindi menjelaskan bahwa konsultasi yang sedang berlangsung bertujuan membentuk satu daftar bersama sekaligus menyatukan barisan dalam menghadapi berbagai tantangan dan krisis. Ia mengatakan bahwa Jihad Islam Palestina turut berpartisipasi dalam dialog antarfaksi Palestina untuk membahas cara menghadapi desakan Otoritas Palestina agar pemilu tetap diselenggarakan.
Ia menegaskan bahwa Jihad Islam Palestina menginginkan agar pemilu ditunda sampai tercapai konsensus nasional yang menyeluruh mengenai reformasi dan rekonstruksi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Menurut Al-Hindi, penyelenggaraan pemilu Palestina dalam bentuk seperti saat ini tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat Palestina dan justru berpotensi menghilangkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
Pemimpin tersebut juga menekankan pentingnya mencapai kesepahaman nasional terlebih dahulu guna menjamin keterlibatan berbagai kekuatan politik dalam membangun kembali institusi-institusi Palestina. Ia menyatakan bahwa hasil konfrontasi saat ini dengan Israel akan menentukan masa depan Palestina dan kawasan Timur Tengah untuk beberapa dekade mendatang.
Al-Hindi menyebut pertempuran yang dikenal sebagai “Badai Al-Aqsa” sebagai sebuah peristiwa bersejarah yang akan mengubah kembali arah dan masa depan kawasan. Ia juga menegaskan bahwa perlawanan Palestina bersifat independen dalam mengambil keputusan. Menurutnya, tuduhan Israel bahwa kelompok-kelompok perlawanan Palestina menerima perintah dari Iran merupakan tuduhan yang sepenuhnya tidak benar.
Lebih lanjut, Al-Hindi mengecam keras sikap sejumlah pemerintah Arab di kawasan yang menurutnya telah menyerah kepada tekanan Amerika Serikat dan Israel. Ia mengatakan bahwa perang berskala luas yang terjadi di kawasan telah memperlihatkan, menurut pandangannya, tidak efektifnya keberadaan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang menelan biaya puluhan miliar dolar.
Pejabat Jihad Islam tersebut menambahkan bahwa kelompok-kelompok perlawanan menghadapi lawan yang memiliki persenjataan paling canggih serta memperoleh dukungan dari sejumlah kekuatan internasional. Pada saat yang sama, ia menuduh negara-negara Arab dan Muslim telah meninggalkan Palestina. Ia juga mengatakan bahwa masyarakat Gaza tidak lagi mampu menanggung lebih banyak korban jiwa dan kelaparan.
Pernyataan Al-Hindi disampaikan ketika berbagai faksi Palestina sedang melakukan pembicaraan intensif untuk mempersiapkan pemilihan legislatif Palestina pertama sejak 2006, yang menurut laporan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 28 November. Sejumlah kelompok Palestina kini melakukan konsultasi untuk membentuk sebuah daftar nasional yang luas.
Pembicaraan tersebut melibatkan Hamas, Jihad Islam Palestina, faksi Fatah yang dipimpin Muhammad Dahlan, Majelis Demokrasi Nasional yang dipimpin Nasser al-Qudwa, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), serta Komite Perlawanan Rakyat.
Meskipun terdapat perbedaan politik dan ideologis di antara kelompok-kelompok tersebut, mereka memiliki kesamaan dalam menentang pendekatan Otoritas Palestina dan Fatah. PFLP disebut masih belum menetapkan sikap akhirnya, sementara DFLP menyerahkan keputusan mengenai keikutsertaannya pada pembahasan internal di dalam struktur organisasinya.
Langkah-langkah tersebut berlangsung di tengah keraguan mengenai kemungkinan pemilu dapat diselenggarakan sesuai jadwal. Keraguan itu berkaitan dengan berbagai hambatan internal dan eksternal, perbedaan pandangan mengenai persyaratan partisipasi, serta perdebatan internal mengenai pembentukan koalisi antarkelompok Palestina.