Tehran, Purna Warta – Iran mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengecam serangan AS yang tidak beralasan dan mematikan terhadap sebuah rumah warga yang menjadi tempat berlangsungnya pesta pernikahan di wilayah selatan Republik Islam tersebut. Serangan itu menyebabkan lima warga sipil, termasuk seorang anak berusia empat tahun, gugur dan lebih dari 70 orang lainnya terluka.
Gholamhossein Darzi, Duta Besar sekaligus kuasa usaha Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyampaikan seruan tersebut dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB pada Rabu, menyusul gelombang baru serangan AS yang menargetkan sejumlah kota di Iran bagian selatan. Serangkaian serangan tersebut secara keseluruhan menewaskan sedikitnya 18 orang dan melukai 108 lainnya.
Menggambarkan kondisi seputar serangan yang menargetkan pesta pernikahan tersebut, diplomat Iran itu mengatakan bahwa sebuah rumah warga di Kouhestak, Kabupaten Sirik, Provinsi Hormozgan, dihantam ketika perayaan sedang berlangsung di tempat tersebut.
“Republik Islam dengan tegas mengecam kejahatan yang mengerikan dan memilukan ini,” tulisnya. Ia menambahkan bahwa “penargetan dan pembunuhan warga sipil secara sengaja, termasuk anak-anak, merupakan pelanggaran serius terhadap aturan-aturan dasar hukum humaniter internasional dan merupakan kejahatan perang.”
Darzi mengatakan bahwa insiden di Kouhestak merupakan bagian dari pola yang lebih luas berupa serangan AS dan Israel terhadap lokasi-lokasi sipil di berbagai wilayah Iran.
Surat tersebut mencatat bahwa sejak 28 Februari, serangan AS berulang kali menargetkan warga sipil dan infrastruktur penting, termasuk sekolah, rumah sakit, bandara, kawasan permukiman, jembatan, jalan, serta fasilitas perkeretaapian.
Surat itu juga menyinggung serangan pada 28 Februari terhadap sebuah sekolah dasar di kota Minab, Provinsi Hormozgan. Menurut surat tersebut, lebih dari 168 siswa—sebagian besar merupakan anak perempuan berusia tujuh hingga 12 tahun—serta para guru dan staf sekolah gugur, sementara 110 orang lainnya mengalami luka-luka.
“Pembunuhan warga sipil secara sengaja dan tanpa pandang bulu, khususnya anak-anak, serta penghancuran infrastruktur sipil yang merusak fondasi tatanan hukum internasional, tidak dapat dinormalisasi atau dibenarkan hanya sebagai ‘kerugian tambahan’ (collateral damage),” tulis Darzi.
Diplomat senior tersebut menggambarkan serangan balasan Iran dalam menghadapi kekejaman tersebut sebagai tindakan Republik Islam berdasarkan “hak inheren untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
Ia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengecam kekejaman tersebut, menangani insiden Kouhestak, memasukkan serangan terhadap Minab dan Kouhestak dalam laporan-laporan mendatang mengenai perlindungan warga sipil, meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat atas kerusakan yang ditimbulkan, serta menuntut ganti rugi penuh.