Kopenhagen, Purna Warta – Denmark telah mengerahkan personel wajib militer ke Greenland sebagai bagian dari latihan militer yang bertujuan memperkuat pertahanan Arktik, menyusul ancaman berulang Presiden AS Donald Trump untuk menduduki wilayah tersebut.
Kopenhagen mengirim kelompok pertama personel wajib militer ke Greenland melalui program wajib militer yang diperluas, seiring upaya Denmark memperkuat kehadiran militernya di kawasan Arktik.
Pasukan Denmark tersebut berpartisipasi dalam Arctic Endurance, sebuah latihan yang dirancang untuk melatih para prajurit agar mampu beroperasi dan bertahan hidup di medan berat serta kondisi dingin ekstrem Greenland.
Latihan tersebut juga merupakan bagian dari Misi Arctic Sentry NATO, yang diluncurkan tahun ini untuk memperkuat kehadiran aliansi tersebut di kawasan Arktik menyusul ketegangan akibat tuntutan Trump.
“Ini menunjukkan kehadiran bahwa kami berada di sini dan tidak hanya memikirkan kepentingan kami sendiri. Kami juga memikirkan masyarakat Greenland,” kata salah seorang personel wajib militer kepada Reuters.
Kopenhagen telah menjanjikan miliaran dolar untuk memperkuat pertahanan Arktik setelah Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen mengakui bahwa kawasan tersebut telah bertahun-tahun mengalami kekurangan investasi.
“Tentu saja, kami merupakan bagian dari gambaran yang lebih besar mengenai komunikasi strategis tentang Greenland. Namun, peran kami di sini hanyalah melanjutkan pelatihan bagi para personel wajib militer dan prajurit, serta memperoleh lebih banyak pengalaman dalam berlatih di medan dan kondisi iklim Arktik,” kata komandan kompi, Kapten Laura Jepsen.
Rusia telah mengecam meningkatnya aktivitas militer NATO di kawasan Arktik, dengan menyebut langkah-langkah aliansi tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan yang dapat meningkatkan risiko konfrontasi.
Trump berulang kali menyerukan agar AS mengambil alih Greenland, sementara Denmark dan Greenland dengan tegas menolak tindakan intimidasi yang dinilai tidak masuk akal tersebut.
Trump meningkatkan tuntutannya pada 22 Desember 2025, ketika ia menunjuk Gubernur Louisiana Jeffrey Martin Landry sebagai utusan khusus untuk Greenland dan mengatakan bahwa AS “harus memiliki” wilayah tersebut.
Pada 7 Januari 2026, Gedung Putih mengatakan bahwa akuisisi Greenland masih dalam pembahasan dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer AS untuk mengambil alih wilayah tersebut.
Baca juga: Investegasi: Angkatan Laut AS Kewalahan di Asia Barat karena Serangan Iran Ganggu Jaringan Pasokan
Perselisihan itu kemudian memasuki ranah ekonomi pada Juli ketika peralatan pengeboran yang terkait dengan Greenland Energy, sebuah perusahaan minyak yang berbasis di Texas dan memiliki hubungan dengan sekutu-sekutu Trump, dibawa ke daratan Greenland bagian timur tanpa memperoleh persetujuan pemerintah yang diperlukan.
Greenland mengeluarkan “peringatan keras” pada 8 Agustus, dengan mengatakan bahwa perusahaan tersebut belum mendapatkan izin untuk memulai pengeboran. Pihak berwenang kemudian memaksa perusahaan itu menunda proyeknya hingga setidaknya musim dingin 2027.