Tehran, Purna Warta – Atas desakan pihak Amerika, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan utusan regional Amerika Serikat Steve Witkoff di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), demikian sebuah laporan menyebutkan.
Media yang berafiliasi dengan Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), penyiar nasional Iran, memberitakan hal tersebut pada Selasa dengan mengutip sumber eksklusif IRIB.
Menurut sumber tersebut, “Iran menyetujui permintaan Witkoff untuk mengadakan pertemuan guna menyampaikan persyaratan Tehran untuk membuka kembali Selat Hormuz.”
Sumber itu menyatakan bahwa “posisi tegas” Iran disampaikan kepada perwakilan Amerika Serikat dalam pertemuan tersebut.
Persyaratan Iran
Sumber tersebut menyebutkan bahwa persyaratan yang disampaikan Republik Islam Iran dalam pertemuan itu adalah segera mengakhiri blokade laut ilegal yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap pelabuhan dan kapal-kapal Iran, segera membebaskan seluruh aset Iran yang dibekukan, serta “mengakhiri perang di seluruh front perlawanan.”
Iran menutup jalur strategis tersebut setelah pecahnya putaran terbaru agresi Amerika-Israel terhadap Iran pada 28 Februari.
Republik Islam Iran dan Amerika Serikat sebelumnya menyepakati periode pembukaan kembali selama 60 hari sebagai bagian dari nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan pada Juni.
Iran kemudian membentuk Persian Gulf Strait Authority (PGSA), sebuah otoritas yang bertugas mengelola transit legal melalui selat tersebut, sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan kesepahaman tersebut. Namun, menurut laporan tersebut, pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat memaksa Republik Islam Iran kembali memberlakukan penutupan Selat Hormuz.
Sebagai bagian dari upaya Iran untuk menegakkan penutupan tersebut, Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran menargetkan kapal-kapal yang berusaha melintasi jalur strategis itu secara ilegal di bawah pengawalan Amerika Serikat.
Sementara itu, Tehran telah memperingatkan para pemilik kapal, penyewa kapal (charterers), dan pembeli agar tidak mempercayai janji Washington mengenai “perlindungan” bagi kapal-kapal yang berupaya melintasi jalur perairan tersebut secara ilegal.