Beirut, Purna Warta – Dalam laporan Al-Akhbar pada Senin, surat kabar Lebanon itu mengabarkan adanya peningkatan tekanan AS terhadap Lebanon. Disebutkan bahwa bergabungnya Lindsey Graham—seorang senator AS pendukung kuat rezim Israel—dengan Thomas Barrack, utusan khusus saat ini, serta Morgan Ortagus, mantan utusan AS ke Lebanon, menunjukkan dimulainya tahap baru peningkatan ketegangan politik serta tekanan dari Amerika Serikat dan Arab Saudi terhadap Lebanon. Hal ini terjadi ketika Beirut semakin mendekati tenggat yang ditetapkan pemerintah Lebanon bagi komando militer untuk menyusun rencana eksekusi sebelum akhir bulan ini guna “memonopoli senjata di tangan negara.”
Baca juga: Hamas, Jihad Islami Kutuk “Agresi Fasis” Israel terhadap Infrastruktur Sipil di Yaman
Lindsey Graham, yang dikenal memiliki kecenderungan pro-Zionis, sebelum perjalanannya ke Lebanon mengatakan:
“Pembubaran Hizbullah berarti bantuan ekonomi untuk Lebanon.”
Ia menambahkan bahwa negara-negara Arab di Teluk “telah memperjelas kepada Lebanon bahwa tanpa pembubaran Hizbullah, tidak akan ada bantuan untuk rekonstruksi wilayah selatan negara tersebut.”
Sementara itu, Thomas Barrack pada hari Minggu tiba di Quds (Yerusalem) yang diduduki dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas situasi Lebanon serta Suriah, yang akan ia kunjungi keesokan harinya. Situs Axios melaporkan bahwa utusan AS di Tel Aviv juga membicarakan permintaan pemerintahan Trump agar Israel menahan diri dari serangan terhadap Lebanon, serta isu penarikan pasukan Israel dari lima titik di dalam wilayah Lebanon.
Di Damaskus, Barrack dijadwalkan bertemu dengan Ahmad al-Joulani, kepala pemerintahan sementara Suriah, untuk membicarakan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan antara Suriah dan rezim Israel. Barrack akan meminta persetujuannya terhadap rencana yang diajukan terkait Lebanon, sekaligus memulai pelaksanaan bagian dari rencana itu yang menyangkut Suriah.
Baca juga: Uni Eropa Nyatakan “Penyesalan Mendalam” atas Sanksi AS terhadap ICC
Pertemuan dengan Netanyahu ini berlangsung setelah rezim Israel, dalam sebuah pertemuan di Paris antara Ron Dermer, Menteri Urusan Strategis Israel, dan Thomas Barrack, menolak rencana yang disusun Washington untuk “mencapai kesepahaman keamanan antara Quds dan Beirut.” Israel menolak masuk ke dalam program yang mencakup penghentian bertahap serangan dan pembunuhan, penarikan dari wilayah tertentu, serta penyelesaian isu tahanan Lebanon—kecuali langkah-langkah tersebut disertai dengan pelucutan senjata berat Hizbullah, khususnya rudal dan drone.
Namun, rezim Israel tidak menolak rencana Barrack untuk mengubah desa-desa Lebanon yang hancur di sepanjang perbatasan dengan Palestina yang diduduki menjadi kawasan industri kosong tanpa penduduk, di bawah dalih “proyek wisata, industri, dan kesehatan yang akan menghidupkan kembali ekonomi wilayah selatan.”