Baghdad, Purna Warta – Pemerintah Irak dengan tegas menolak proposal Amerika Serikat untuk mempertahankan sebagian pasukan koalisi di negara tersebut setelah batas waktu 30 September.
Juru bicara pemerintah Haider al-Aboudi mengumumkan keputusan tersebut dalam konferensi pers di Baghdad, dengan mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri Ali al-Zaidi menolak permintaan Amerika Serikat untuk memperpanjang keberadaan militernya di Irak.
“Perdana menteri menolak proposal agar sebagian pasukan koalisi internasional tetap berada di Irak setelah 30 September,” kata al-Aboudi. Ia menegaskan bahwa negara Irak secara tegas menjalankan kewenangan hukumnya dalam mengelola urusan negara dan tidak akan terseret ke dalam konflik regional yang lebih luas.
Al-Aboudi juga mengatakan bahwa jadwal pemerintah untuk berunding dengan faksi-faksi di dalam Pasukan Mobilisasi Populer (Popular Mobilization Units/PMU) mengenai pelucutan senjata mereka berjalan secara “tertib”, dengan keputusan-keputusan negara yang sepenuhnya didasarkan pada kepentingan nasional.
Ia menyatakan optimistis bahwa persoalan pelucutan senjata tersebut akan diselesaikan sebelum akhir bulan, seraya menggambarkan periode saat ini sebagai “tahap transisi yang didasarkan pada kerja sama dan kepentingan bersama.”
Batas waktu 30 September ditetapkan pada akhir bulan lalu di tengah tekanan kuat dari Amerika Serikat. Batas waktu tersebut menjadi tenggat yang ketat bagi pelucutan senjata berbagai kelompok bersenjata yang beroperasi di Irak.
Ketentuan tersebut mengharuskan faksi-faksi PMU menyerahkan senjata mereka kepada negara. Baghdad memandang langkah ini sebagai hal yang diperlukan untuk menyatukan pengambilan keputusan militer dan mengatur kepemilikan senjata.
Sementara pemerintah Irak terus menjalankan peta jalan pelucutan senjatanya, kebijakan tersebut mendapat penolakan keras dari sejumlah faksi perlawanan terkemuka.
Beberapa organisasi bersenjata yang lebih kecil telah menyetujui untuk menyerahkan persenjataan mereka di bawah kendali negara. Namun, kelompok-kelompok perlawanan utama dengan tegas menolak untuk mematuhinya.
Inti penolakan kelompok-kelompok perlawanan terhadap pelucutan senjata terletak pada sifat penarikan pasukan Amerika Serikat itu sendiri.
Berdasarkan kesepakatan yang saat ini dinegosiasikan antara Washington dan Baghdad, militer AS dijadwalkan melakukan penarikan secara “transisi”.
Kerangka tersebut akan mengubah peran pasukan Amerika yang tersisa dari peran tempur menjadi peran “penasihat”, yang pada praktiknya memungkinkan AS mempertahankan kehadiran militer jangka panjang di Irak.
Kelompok-kelompok perlawanan menuntut penarikan seluruh pasukan Amerika Serikat dari wilayah Irak secara lengkap, tanpa syarat, dan menyeluruh.