Beirut, Purna Warta – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menyetujui paket bantuan senilai 14,2 juta dolar untuk membantu Lebanon dalam rencana pelucutan senjata gerakan perlawanan Hezbollah.
Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (10 September 2025), Departemen Pertahanan AS mengumumkan kabar tersebut, seiring meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat dan Israel terhadap Beirut untuk melucuti senjata Hezbollah, yang selama beberapa dekade terakhir memainkan peran penting dalam mempertahankan negara Arab itu dari agresi terus-menerus oleh entitas pendudukan.
Paket Presidential Drawdown Authority (PDA) “akan meningkatkan kemampuan dan kapasitas Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) untuk membongkar gudang senjata serta infrastruktur militer kelompok non-negara, termasuk Hezbollah,” demikian pernyataan Pentagon.
PDA tersebut mencakup peralatan peledakan seperti shaped charges, detonator, kabel peledak, dan sumbu waktu, beserta generator serta peralatan transportasi. Paket itu dirancang untuk membantu LAF menyingkirkan bahan peledak yang belum meledak serta membongkar gudang senjata dan infrastruktur militer Hezbollah secara aman.
Baru-baru ini, Beirut menyetujui sebuah rencana untuk melucuti senjata Hezbollah dan kelompok bersenjata lainnya. Namun, kelompok perlawanan itu berulang kali menolak rencana tersebut, dengan berikrar tidak akan pernah menyerahkan senjatanya.
Paket bantuan AS ini datang hampir setahun setelah konflik terbaru antara Israel dan Hezbollah, yang berakhir dengan gencatan senjata rapuh pada November 2024. Meski ada gencatan senjata, ketegangan tetap tinggi karena Israel terus melanggar kedaulatan serta integritas teritorial Lebanon.
Pada 7 Agustus, kabinet Lebanon secara resmi menyetujui tujuan rencana pelucutan senjata tersebut, dan tiga hari kemudian menetapkan batas waktu agar semua senjata berada di bawah otoritas negara pada akhir 2025. Pengumuman itu memicu protes nasional, di mana para demonstran menegaskan bahwa senjata Hezbollah tetap penting untuk mempertahankan Lebanon.
Pada 5 September, lima menteri Syiah—termasuk perwakilan dari Hezbollah dan gerakan sekutunya, Amal—keluar dari sidang kabinet Lebanon sebagai bentuk protes atas kehadiran kepala staf angkatan darat yang dijadwalkan mempresentasikan rancangan rencana pelucutan senjata Hezbollah.
Seiring semakin kerasnya seruan dari Washington dan Israel untuk melucuti senjata Hezbollah, banyak pihak di Lebanon memperingatkan bahwa upaya tersebut mengabaikan isu utama, yaitu pelanggaran kedaulatan dan wilayah udara Lebanon yang terus dilakukan Israel hampir setiap hari.
Hezbollah dipandang sebagai satu-satunya kekuatan militer yang kredibel untuk menghadapi pendudukan dan mencegah agresi lebih lanjut dari Israel. Sementara itu, para pengamat memperingatkan bahwa campur tangan AS dalam urusan keamanan internal Lebanon berpotensi memperburuk ketegangan politik di dalam negeri.