Tehran, Purna Warta – Sejumlah anggota parlemen Iran telah menyerahkan sebuah rancangan undang-undang (RUU) dengan status “tiga urgensi” kepada Dewan Pimpinan Parlemen yang mengusulkan agar Iran keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Dalam sidang terbuka Parlemen Iran pada Minggu, anggota parlemen Hossein-Ali Haji Deligani mengatakan bahwa RUU tersebut telah diserahkan kepada Dewan Pimpinan Parlemen.
Ia menambahkan bahwa rancangan tersebut telah siap untuk diajukan dalam sidang terbuka dan memerlukan persetujuan Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf agar dapat dimasukkan ke dalam agenda pembahasan.
“Dengan mempertimbangkan kondisi yang dihadapi negara dan agresi yang telah dilancarkan musuh terhadap kita sebanyak dua kali, tetap berada dalam NPT tidak memberikan apa pun kepada kita selain kerugian,” tegas Haji Deligani.
Anggota parlemen tersebut juga menyinggung keputusan terbaru Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang merujuk persoalan Iran kepada Dewan Keamanan PBB, serta menekankan perlunya Tehran menghindari beban dan kerugian lebih lanjut.
“Sepertinya kita mungkin perlu keluar dari NPT agar kita dapat mengelola urusan kita sendiri,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sekutunya berhasil mendorong disahkannya sebuah resolusi oleh Dewan Gubernur IAEA yang beranggotakan 35 negara, yang merujuk persoalan Iran kepada Dewan Keamanan PBB atas dugaan ketidakpatuhan Iran terhadap rezim inspeksi IAEA.
Sementara itu, Rusia dan Cina menentang tindakan apa pun terhadap Iran terkait klaim IAEA. Kedua negara tersebut menyatakan bahwa agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran telah membuat IAEA tidak dapat melanjutkan inspeksi rutin terhadap fasilitas nuklir Iran.
Sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran (SNSC), Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, mengatakan pada Sabtu bahwa Iran tetap berkomitmen terhadap kebijakannya untuk tidak mempersenjatai program nuklirnya.
Namun, ia memperingatkan bahwa keluar dari NPT tetap menjadi kemungkinan sebagai respons terhadap ancaman militer dan politik dari Amerika Serikat dan rezim Israel.