Jakarta, Purna Warta – Ketua DPR RI Puan Maharani menemui perwakilan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (22/9/2025). Dalam pertemuan tersebut, Puan didampingi oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Puan menyatakan bahwa pertemuan ini adalah kesempatan bagi DPR untuk mendengarkan aspirasi dari buruh.
Baca juga: Menkeu Tolak Tax Amnesty, Begini Respons Pengusaha
“Alhamdulillah bahwa kita pada kesempatan ini bisa bertemu untuk bisa mendengar aspirasi dan menerima masukan dari Bapak-bapak semua,” katanya di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI.
Setelahnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan aspirasinya. Andi menyatakan keresahan buruh terkait kondisi bangsa, seperti unjuk rasa anarkis, dan menuntut supremasi sipil.
“Kami menegaskan di sini, dua konfederasi buruh terbesar dan mayoritas ada di Indonesia mendukung supremasi sipil, apapun risikonya kami berada di garis depan,” kata Andi.
Andi juga mendukung DPR agar tidak takut dengan tekanan dari pihak manapun dan tetap mendengarkan aspirasi rakyat.
“Apalagi saya dengar rumahnya Ibu Ketua DPR sampai didatangi oleh perusuh. Waktu itu, semua teman-teman buruh sudah siap (mengamankan) karena tidak boleh memaksa sampai di hal ranah pribadi seperti itu,” katanya.
Andi mengumumkan bahwa buruh akan menggelar Apel Kebangsaan pada 8 Oktober 2025 di Bekasi, yang akan dihadiri sekitar 100 ribu orang.
“Yang akan dihadiri 100 ribu buruh untuk menegaskan NKRI harga mati, supremasi sipil adalah segalanya buat kami. Dan juga kami mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk tetap berjalan tanpa gangguan apapun, mendukung DPR ini, dan yang paling penting juga adalah Polri direformasi lembaganya. Tapi jangan ada hidden agenda yang tiba-tiba punya tujuan tertentu soal tutup pimpinan Polri,” katanya.
Selain itu, Andi menuntut agar RUU Ketenagakerjaan segera dibentuk dan disahkan, karena ia menilai DPR lambat dalam merespons hal tersebut. Buruh juga mendukung langkah pemerintah untuk menindak tegas pelaku kerusuhan dari demonstrasi sebelumnya.
Baca juga: Polri Bentuk Tim Transformasi Reformasi untuk Wujudkan Harapan Masyarakat
“Saya agak miris ketika melihat beberapa tokoh meminta di RJ kan (Restorasi justice) semua. Bagaimana rasa keadilan, ada tiga atau empat orang terpanggang api di gedung DPRD Sulawesi Selatan, terus kita membebaskan pelakunya. Itu sudah tidak betul, demokrasi macam apa seperti itu,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal KSPI Ramidi membacakan 6 Pernyataan Sikap Buruh, yang isinya sebagai berikut:
1. Mendukung dan berada di garis terdepan untuk tegaknya supremasi sipil di Indonesia.
2. Mendukung Polri menegakkan hukum secara profesional dan menghormati hak Presiden dalam pergantian pimpinan.
3. Mendorong pengusutan tuntas aksi anarkis pada akhir Agustus 2025, sambil membuka ruang restorative justice bagi peserta aksi yang tidak melakukan tindak pidana.
4. Mendorong penyelesaian Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, layak, inklusif, dan harmonis.
5. Mendukung penuh program-program pemerintah Prabowo Subianto yang berpihak pada rakyat.
6. Mendukung DPR untuk terus membuka ruang demokrasi dan meningkatkan aspirasi rakyat.