Jakarta, Purna Warta – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan, termasuk berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta lembaga penyalur, untuk mengatasi kendala terkait rekening keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca juga: Pengangguran Tembus 7,28 Juta Orang di 2025, Menaker Soroti Solusi Supply dan Demand
“Kami juga sudah lapor Presiden dan oleh Presiden diizinkan untuk kita melakukan koordinasi dengan PPATK dalam rangka memastikan bahwa Bansos ini diterima oleh rekening yang berhak,” ujarnya dalam konferensi pers usai membuka kegiatan retret tahap II Kepala Sekolah Rakyat di Puslitbangprof Kemensos di Margaguna, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Gus Ipul menjelaskan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk menindaklanjuti harapan masyarakat yang menginginkan bansos yang benar-benar tepat sasaran.
“Strategi pertamanya adalah memperbaiki data, strategi kedua kita periksa rekeningnya, rekening kedalamnya diperiksa dengan Himbara yang namanya kurang, namanya tidak sama dengan NIK itu diperbaiki, setelah itu baru kita ke PPATK, jadi proses ini terus dalam rangka perbaikan sasaran ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait bansos melalui saluran-saluran yang sudah disediakan Kemensos.
“Setiap ada yang menyampaikan aspirasi, keluhan itu selalu kita respons lewat call center kita, yang bisa kita tindak lanjuti, segera kita tindak lanjuti,” jelasnya.
Penyaluran Bansos Via PT Pos Dialihkan ke Himbara
Saat ini, beberapa laporan yang masuk ke Kemensos berkaitan dengan penyaluran bansos via PT Pos yang belum cair. Menanggapi hal ini, Gus Ipul menjelaskan bahwa sebagian KPM di daerah non-3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang sebelumnya menerima bansos melalui PT Pos kini dialihkan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Kenapa ada pengalihan dari PT. Pos ke Himbara, karena ada ketentuan yang harus kita taati, yang bisa lewat PT. Pos itu hanya untuk KPM-KPM tertentu, yang di 3T atau lansia berat atau penyandang disabilitas berat dan kemudian lansia yang sudah tidak bisa datang ke bank dan lain sebagainya,” urainya.
Pengalihan ini mengacu pada ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai melalui Himbara. Beleid ini hanya memberikan pengecualian bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan, untuk menerima bansos via PT Pos.
“Jadi ada aturan tertentu, maka kita kurangi, kita alihkan kepada Himbara, yang sebelumnya hampir 5 juta (KPM), sekarang sudah di bawah 1 juta (KPM) yang lewat PT. Pos, karena yang lewat PT. Pos itu ada biayanya, sementara yang lewat Himbara itu tidak memerlukan biaya lagi,” jelasnya.
Baca juga: Subsidi Motor Listrik Kembali Digulirkan Agustus 2025
Gus Ipul menegaskan komitmen Kemensos untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran melalui prosedur yang benar dan tidak ada ketentuan yang dilanggar. “Maka saya mohon maaf, saya mohon maaf jika ada keterlambatan untuk KPM yang melalui PT. Pos, saya mohon maklum karena memang ini ada transisi,” pungkasnya.
Tantangan Pembukaan Rekening Kolektif (Burekol)
Selain karena proses peralihan dari PT Pos ke Himbara, keterlambatan pencairan bansos juga disebabkan oleh adanya penerima baru yang belum memiliki rekening. Tercatat, total ada 3,6 juta KPM yang sedang dalam proses Buka Rekening Kolektif (Burekol) di Himbara.
“Dalam rangka membuka rekening baru untuk KPM yang jumlahnya lebih dari 3 juta itu, Himbara memperlukan waktu, enggak bisa dalam waktu sebulan, dua bulan, ternyata (Burekol) Himbara itu bisa sampai tiga bulan,” ujarnya.
Kemensos terus berkoordinasi dengan Himbara dalam upaya mempercepat proses Burekol. Hasilnya, dari 3,6 juta KPM yang sedang dalam proses Burekol, sekitar 600 ribu KPM di antaranya telah berhasil melakukan Burekol dan bansosnya sudah tersalurkan. “Dari yang Burekol itu kita sudah salur 600 ribu (KPM), jadi ternyata ada jalan gitu untuk mempercepat,” pungkasnya.