Washington, Purna Warta – Senat Amerika Serikat telah menyetujui sebuah resolusi kewenangan perang yang bertujuan mencegah Presiden Donald Trump melakukan agresi militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres, yang menjadi teguran politik signifikan terhadap kebijakan petualangan militer pemerintahannya.
Langkah tersebut disahkan pada hari Selasa dengan hasil pemungutan suara 50–48, dengan empat senator Partai Republik bergabung bersama Partai Demokrat untuk mendukung resolusi tersebut.
Para senator Republik Susan Collins dari Maine, Lisa Murkowski dari Alaska, Bill Cassidy dari Louisiana, dan Rand Paul dari Kentucky membelot dari partai mereka untuk mendukung langkah tersebut, sementara Senator Demokrat John Fetterman dari Pennsylvania memberikan suara menentang.
Resolusi ini akan mewajibkan presiden untuk meminta otorisasi dari Kongres sebelum menggunakan kekuatan militer terhadap Iran.
Pemungutan suara di Senat ini menyusul persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap langkah yang sama pada awal bulan ini.
Meskipun resolusi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memerlukan tanda tangan presiden, pengesahannya tetap menjadi pernyataan resmi penolakan Kongres terhadap tindakan agresi semacam itu.
Trump mengumumkan gencatan senjata dalam gelombang terbaru agresi Amerika–Israel yang tidak diprovokasi terhadap Republik Islam pada 7 April.
Pengumuman tersebut menyusul sedikitnya 100 putaran pembalasan Iran yang tegas dan berhasil terhadap target-target sensitif dan strategis Amerika serta Israel di seluruh kawasan. Hal itu juga terjadi setelah Tehran menutup Selat Hormuz yang strategis bagi musuh-musuhnya dan sekutu mereka, sebuah langkah yang memicu gelombang kejut di pasar energi global.
Tehran dan Washington baru-baru ini menandatangani sebuah nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan mengakhiri siklus yang muncul akibat eskalasi tersebut.
Pada hari Minggu dan Senin, kedua pihak mengadakan pembicaraan di Swiss mengenai implementasi MoU tersebut di tengah penegasan Republik Islam bahwa pihak lain harus memenuhi kewajibannya dalam kesepakatan itu.
Di antara hal lainnya, Iran menekankan secara serius penghentian agresi di semua lini, termasuk Lebanon, pengakuan dan kelanjutan kedaulatan Republik Islam atas Selat Hormuz, penghapusan sanksi ilegal, serta pembekuan aset negara tersebut.