Jakarta, Purna Warta – Presiden Prabowo Subianto menjelaskan mengapa Polri dan TNI saat ini ikut menjadi petani dan mengisi beberapa ruang sipil. Ia mengatakan, lahan yang digarap oleh polisi dan tentara adalah lahan yang sulit di beberapa daerah tertentu.
“Sekarang begini, banyak yang protes ada apa tentara polisi ikut pertanian. Sekarang silakan siapa yang mau di daerah-daerah susah itu?” kata Prabowo dalam video yang diunggah di kanal YouTube Prabowo Subianto, Kamis (17/9/2026).
Menurut dia, masyarakat akan memahami manfaat pertahanan yang kokoh dan kuat dari pelibatan TNI-Polri di beberapa ruang sipil. Selain itu, Prabowo juga menjelaskan, Indonesia adalah negara yang luas dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).
Sistem ini menuntut kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat, sehingga rencana dibentuk batalyon pembangunan untuk setiap kabupaten/kota menjadi relevan.
Rencana pembentukan batalyon ini memungkinkan unsur pertahanan hadir di tengah-tengah masyarakat memperkuat kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Intinya adalah negara kita ini negara besar, kita punya 514 kabupaten (dan kota) … tadinya sebelum kita tambah Batalyon, Batalyon organik ya, TNI Batalyon manuver lah katakan totalnya itu hanya 140. Jadi bagaimana dari 514 kabupaten tentara hanya 140 Batalyon? Kalaupun kita deploy 1 Batalyon 1 Kabupaten berarti ada 360 (kabupaten) yang kosong, yang nggak ada tentaranya,” ucap Prabowo.
Padahal, kata dia, kekayaan Indonesia jauh lebih besar, namun karena tak ada penjagaan yang kuat, kemudian muncul pembalakan liar, tambang ilegal, dan kebun sawit yang tumbuh di hutan lindung.
Masalah ini dinilai muncul karena absennya aparat di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya untuk wilayah yang tidak terjangkau.
Ia juga menyinggung, rasio tentara dengan penduduk sipil yang ideal untuk mengamankan kedaulatan negara seharusnya satu persen dari jumlah penduduk.
Namun Indonesia masih jauh dari hal tersebut, sehingga menurut Prabowo, narasi pelibatan tentara dan polisi sebagai penyempitan ruang sipil dinilai tak bisa ditelan mentah-mentah.
“Sekarang orang sudah lihat sekarang masalahnya adalah menguasai dan memperebutkan sumber daya alam. Jadi kalau menurut saya tidak akan mempersempit istilahnya menjepit civil society,” tuturnya.