Jakarta, Purna Warta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah dari provinsi hingga kabupaten/kota untuk menggelar sosialisasi dan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026.
Kegiatan ini dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau dana CSR dari perusahaan setempat.
Menurut Tito, “demam piala dunia” yang sedang berlangsung bisa mendongkrak perputaran ekonomi di berbagai daerah.
Terlebih, hak siar Piala Dunia 2026 dipegang oleh TVRI, yang merupakan lembaga penyiaran milik pemerintah.
“Nah, ini sebetulnya bisa menggerakkan UMKM, menggerakkan ekonomi tanpa perlu kepala daerah terlalu banyak mikir-mikir,” katanya dalam Rapat Pengendalian Inflasi, Senin (15/6/2026).
Selain itu, Piala Dunia 2026 menjadi momentum bagi pemerintah untuk memberikan hiburan sehat bagi masyarakat.
“Karena kalau bicara bola banyak peminatnya,” ujar Tito.
Masyarakat akan berbicara santai tentang sepak bola, sehingga ruang publik tak terasa berat.
“Jadi ini waktunya kita memberikan hiburan bagi masyarakat, mumpung ada momentum yang lagi menyedot perhatian dunia,” imbuhnya.
Tito juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.2.7/4657/SJ pada 14 Juni 2026.
Dalam surat itu, ada tujuh poin yang diimbau kepada para kepala daerah.
Pertama, menginisiasi dan memfasilitasi nobar dengan melibatkan pemangku kepentingan sesuai kemampuan daerah.
Kedua, menyiapkan lokasi strategis dan ruang publik milik pemda maupun masyarakat.
Ketiga, menggerakkan perangkat daerah untuk dukungan teknis, seperti lalu lintas, kebersihan, dan keamanan.
Keempat, berkoordinasi dengan Forkopimda untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Kelima, mengajak UMKM, BUMD, organisasi masyarakat, dan komunitas untuk berpartisipasi.
Keenam, melakukan publikasi dan memastikan akses nobar di alun-alun, lapangan terbuka, atau fasilitas publik lainnya.
Ketujuh, bekerja sama dengan TVRI daerah dan mendaftarkan titik lokasi nobar melalui aplikasi bolagembira.tvrinews.com agar kegiatan tidak mengandung unsur komersial.