Jakarta, Purna Warta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pembangunan kota yang berorientasi pada kesehatan masyarakat, salah satunya melalui penyediaan ruang terbuka hijau dan penguatan konsep kota ramah pejalan kaki atau walkable city.
Pendekatan ini dinilai tidak hanya strategis, tetapi juga lebih efisien dalam menekan beban biaya kesehatan jangka panjang.
Dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Mendagri mengingatkan, arah pembangunan daerah seharusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap kesehatan serta kualitas hidup masyarakat.
“Dengan membangun taman yang banyak, ruang hijau yang banyak untuk kegiatan olahraga, ada pedesterian, itu jauh lebih murah dibanding biaya mereka untuk mensubsidi masyarakat yang terkena penyakit,” tegasnya di Banda Aceh, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, konsep walkable city mendorong terciptanya lingkungan perkotaan yang nyaman untuk berjalan kaki, berolahraga, hingga berinteraksi sosial.
Kota yang dirancang dengan pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mendorong produktivitas warga.
Sebagai perbandingan, Mendagri menyinggung keberhasilan Singapura dalam mengintegrasikan ruang hijau dan fasilitas publik ke dalam perencanaan kota.
Menurutnya, investasi pada taman dan jalur pedestrian terbukti memberikan dampak ekonomi yang nyata, termasuk dalam menekan pembiayaan sektor kesehatan.
Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan ruang kota. Pemerintah daerah diminta tidak mengorbankan ruang terbuka hijau demi kepentingan komersial atau permukiman semata.
“Jangan sampai semuanya di-convert menjadi daerah komersial semua. Pemukiman semua. Kalau itu di-convert menjadi pemukiman … semua, maka yang terjadi nanti, satu, ruang hijaunya untuk bantalannya enggak ada. Tiba-tiba apa? Banjir,” ujarnya.
Menurutnya, konsistensi dalam kebijakan tata ruang menjadi faktor kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kota sekaligus mencegah persoalan lingkungan seperti banjir dan penurunan kualitas ekosistem.
Sebagai ilustrasi, Mendagri juga mencontohkan pembangunan Bandara Banyuwangi yang mengusung konsep ramah lingkungan, dengan memaksimalkan ventilasi alami serta meminimalkan penggunaan pendingin udara.
Hal ini, menurutnya, menunjukkan pentingnya konsistensi dalam menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Ia menambahkan, ruang hijau tidak hanya berfungsi secara estetika, tetapi juga memiliki peran vital sebagai area resapan air dan penyeimbang lingkungan.
Tanpa pengelolaan tata ruang yang tepat, risiko seperti penyempitan sungai hingga potensi banjir akan semakin besar.
Di akhir, Mendagri mengajak para kepala daerah untuk melihat kota sebagai ruang hidup yang menopang kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan sekadar pusat aktivitas ekonomi semata.