Jakarta, Purna Warta – Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Palestina di sektor pertanian, khususnya untuk komoditas padi dan hortikultura. Penandatanganan dilakukan di Kementan, Jakarta Selatan, pada Senin (7/7/2025). Kerja sama ini mencakup pengembangan lahan seluas 10.000 hingga 20.000 hektare (ha) di Sumatera Selatan dan Kalimantan.
Baca juga: KAI Kembalikan Ribuan Barang Tertinggal Senilai Miliaran Rupiah, Bukti Pelayanan Prima
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa Palestina akan menyumbangkan teknologi, termasuk sistem irigasi, serta tenaga ahli dalam kerja sama ini. Beliau juga menekankan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Jika sewaktu-waktu membutuhkan pasokan pangan, Palestina dapat mengambil hasil bumi dari Indonesia di wilayah yang telah dikerjasamakan.
“Kami nanti membangun area kami siapkan 10.000 sampai 20.000 hektar. Kita kerjasama bersama dengan Palestina, dan manakala saudara-saudara kita membutuhkan pangan tinggal diambil dari tempat yang kita kerja sama,” ucap Arman.
Amran memperkirakan bahwa lahan tersebut berpotensi menghasilkan sekitar 100.000 ton beras per tahun untuk Palestina. Selain padi, kerja sama ini juga mencakup beberapa komoditas hortikultura seperti tomat, timun, bawang putih, dan beberapa jenis buah-buahan.
Baca juga: 574 CPNS Otorita IKN Resmi Berada di Nusantara, Siap Perkuat Pembangunan Ibu Kota Baru
“Jadi ini kerja sama teknologi seperti orang investor yang datang. Kita ini sharing di dalamnya. Sharing teknologi, kemudian modal, dan seterusnya, tetapi kita akan mungkin produksinya nanti lebih banyak diambil mereka, karena saudara kita butuh,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Palestina Rezq Basheer-Salimia menjelaskan bahwa kerja sama ini akan menjadi bagian dari transfer ilmu dan teknologi antara Indonesia dan Palestina. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu menjaga produksi pangan di Indonesia.
“Kami menanti-nantikan perjanjian tersebut, yang benar-benar berlaku pada saat sektor agrikultur Palestina sedang menderita dan mengalami keadaan luar biasa di bawah invasi Israel yang berlanjut,” jelasnya.