Jakarta, Purna Warta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadapi ancaman pencopotan dari jabatannya, setelah kebijakan larangan study tour yang dikeluarkannya menimbulkan dampak negatif pada sektor pariwisata. Ancaman ini datang dari Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat (SP3JB), yang menilai aturan tersebut telah membuat para pelaku usaha wisata di Jawa Barat terpuruk.
Baca juga: Presiden Prabowo Ingatkan Tak Ada Pejabat yang Tak Bisa Diganti
“Pelaku usaha kepariwisataan Jabar banyak yang terkapar karena larangan study tour. Order wisata sekolah menjadi sangat sepi, ditambah efek boikot dari sekolah luar Jabar. Kondisi ini berimbas juga pada usaha penginapan, UMKM, dan sektor lain terkait kepariwisataan,” ujar Herdis, perwakilan SP3JB pada Rabu (27/8/2025).
Menurut SP3JB, kebijakan yang diatur dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA tanggal 6 Mei 2025 ini telah menyebabkan 2.552 pekerja pariwisata kehilangan pekerjaan per 1 Agustus 2025. Jumlah tersebut diperkirakan telah melonjak hingga 5.000 pekerja pada akhir Agustus 2025.
Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono menyatakan bahwa ancaman pencopotan Dedi Mulyadi nyaris tidak mungkin. Ia berpendapat bahwa tidak ada aturan atau dasar hukum yang dilanggar oleh kebijakan tersebut yang dapat menjadi alasan pemakzulan. “Nggak ada yang salah sebenarnya kalau dari sisi pasal-pasal yang berkaitan dengan pemakzulan. Kan tidak ada aturan yang dilanggar,” kata Ono.
Ono juga menambahkan bahwa larangan study tour justru disambut baik karena meringankan beban orang tua siswa, meskipun dampak buruknya pada sektor pariwisata Jawa Barat tidak bisa dipungkiri. Kendati demikian, ia membuka peluang untuk melakukan diskusi terkait masalah ini, asalkan ada data yang lebih rinci.
Baca juga: Tuntut Kenaikan Upah 8,5-10%, Partai Buruh dan KSPI Ancam Mogok Nasional
“Misalnya perusahaan otobus yang bangkrut, pekerja yang kehilangan profesinya, hingga sektor perhotelan dan kuliner yang omzetnya turun. Kami mengharapkan ada info lengkap yang ditujukan pada DPRD,” ujar Ono.
DPRD Jabar menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti laporan dampak larangan study tour jika mereka menerima data yang valid. Laporan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengadakan diskusi dengan pihak-pihak terkait, seperti dinas pariwisata, dinas pendidikan, atau bahkan langsung dengan gubernur.