Jakarta, Purna Warta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan mengemban tugas penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di kawasan Papua, khususnya dari sisi pembangunan infrastruktur. Dua pekerjaan rumah (PR) utama yang menantinya adalah penyelesaian Jalan Trans Papua dan penataan kawasan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Baca juga: MUI Dukung Penuh Pencoretan Penerima Bansos yang Terlibat Judi Online
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa kedua proyek ini menjadi prioritas utama. “Prioritas Trans Papua, satu-satu (penyelesaian ruasnya bertahap), terus Daerah Otonomi Baru Papua,” kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (11/7/2025). Ia menambahkan bahwa keduanya merupakan infrastruktur vital yang hingga saat ini masih terus digeber penyelesaiannya.
Menurut Dody, penyelesaian Jalan Trans Papua sangat mendesak mengingat urgensinya sebagai jalan akses yang akan menghubungkan kawasan Papua secara keseluruhan. “Trans Papua harus diselesaikan itu, kalau nggak Papua nggak nyambung. Tapi mungkin tahun ini belum fully nyambung,” ujarnya.
Proyek Jalan Trans Papua sendiri merupakan PR besar yang telah diemban sejak pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Jalan ini memiliki panjang total 3.535 Km, terbagi menjadi 2.465 Km di Provinsi Papua dan 1.070 Km di Papua Barat. Pembangunannya selama ini diwarnai tantangan berat, mulai dari medan yang sulit hingga intervensi dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Akibatnya, target penyelesaiannya terus molor, dari yang sempat ditargetkan rampung 2017, 2019, hingga 2024.
Sementara itu, proyek DOB Papua sangat diperlukan sejalan dengan pemekaran wilayah menjadi empat provinsi baru: Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Untuk pagu tahun anggaran 2026, proyek ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,77 triliun.
Dody menjelaskan bahwa kedua proyek besar ini, yaitu Jalan Trans Papua dan DOB Papua, hingga saat ini masih terus berjalan secara paralel. Selain itu, proyek-proyek lainnya di Papua, seperti pembangunan irigasi dan cetak sawah, juga terus digarap sebagai bagian dari dukungan terhadap visi swasembada pangan. “Dua-duanya jalan-jalan, sudah jalan, termasuk irigasi-irigasi, persawahan,” kata dia.
Sebagai informasi, Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 mencatat sejumlah proyek prioritas utama di Papua. Salah satunya adalah Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan.
Selain itu, beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) juga akan dikembangkan di Papua, dengan fokus utama pada program swasembada pangan dan energi. Proyek-proyek tersebut meliputi:
Baca juga: Bulog Salurkan 1,3 Juta Ton Beras Murah hingga Akhir Tahun 2025 untuk Stabilkan Harga
• Proyek bioetanol berbasis tebu di Papua Selatan.
• Program hilirisasi sagu, singkong, dan ubi jalar di Papua.
• Program hilirisasi kelapa sawit, kelapa, rumput laut di Papua dan Papua Barat.
• Program hilirisasi nikel, timah, bauksit, dan tembaga di Papua Tengah.
• Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Papua Barat.
Dalam dokumen RPJMN tersebut, proyek penataan kawasan pusat DOB Papua tercatat sebagai salah satu indikasi PSN. Namun, proyek Jalan Trans Papua tidak secara eksplisit tercantum sebagai indikasi PSN. Meskipun demikian, pada bagian pembangunan wilayah Papua, peningkatan akses masuk ke dalam salah satu strategi untuk menggenjot ekonomi Papua.