Jakarta, Purna Warta – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Edi Oloan Pasaribu, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Ia menilai, kebijakan tersebut memiliki dampak domino yang luas karena dapat mengurangi mobilitas aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja swasta.
Baca juga: Polemik Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas yang Kembali Ditahan di Rutan KPK Usai Jalani Tahanan Rumah
Menurut Edi, penerapan WFH akan berpengaruh langsung terhadap ekosistem ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sangat bergantung pada aktivitas harian para pekerja. Ia menyoroti bahwa pelaku UMKM, jasa transportasi seperti ojek online (ojol), hingga pedagang kecil di sekitar kawasan perkantoran berpotensi kehilangan pendapatan jika mobilitas warga menurun.
“Kita tidak bisa melihat ini hanya dari aspek mengurangi mobilitas untuk penghematan BBM. Harus dipikirkan bagaimana usaha UMKM, masyarakat jasa transportasi, bahkan pedagang-pedagang kecil yang penghasilannya bergantung pada pekerja swasta, ASN, dan jasa transportasi lainnya,” ujar Edi, dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).
Edi berharap pemerintah mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil sebelum mematangkan desain kebijakan WFH tersebut. Ia menilai kebijakan ini memang bisa efektif sebagai langkah sementara dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), tetapi tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang.
Menurutnya, kebijakan WFH memang cukup membantu dalam merespons fluktuasi harga minyak dunia dengan menekan mobilitas masyarakat, namun efektivitasnya hanya bersifat sementara.
“WFH dalam satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta dalam konteks penghematan BBM karena harga minyak dunia saya rasa cukup efektif, tapi solusi itu hanya bisa efektif untuk jangka pendek, tidak bisa untuk jangka panjang,” ujar dia.
Baca juga: DPR Desak Pengusutan Tuntas Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Meski Kabais TNI Mundur
Lebih lanjut, Edi menekankan pentingnya agar pemerintah memiliki proyeksi serta kebijakan yang bersifat holistik. Ia juga menegaskan bahwa tidak semua sektor pekerjaan dapat dijalankan dengan sistem WFH, sehingga kebijakan ini perlu dirancang secara cermat agar tidak menurunkan produktivitas baik di instansi pemerintahan maupun sektor swasta.
“Pemerintah harus mampu memproyeksi dan membuat kebijakan yang holistik, karena tidak semua sektor bisa WFH. Jangan sampai WFH ini memengaruhi produktivitas kinerja,” ucap Edi.
Selain itu, Edi meminta agar pemerintah mengkalkulasi kebijakan tersebut secara hati-hati dan adaptif terhadap dinamika global, mengingat isu-isu politik dunia kerap memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.