Jakarta, Purna Warta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, masyarakat perlu belajar dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terutama dalam proses pergantian kekuasaan.
AHY menilai pergantian kekuasaan setelah dua periode pemerintahan SBY berlangsung secara damai dan demokratis.
“Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode,” ujar AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Demokrat, Sabtu (5/9/2026).
Menurut AHY, pengalaman tersebut menjadi salah satu pelajaran penting dalam menjaga demokrasi. Sebab, lanjut AHY, kekuasaan tidak dapat dimiliki seseorang untuk selamanya.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” jelas AHY.
AHY pun menyinggung pengalaman Partai Demokrat yang pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan, serta pernah mengalami kemenangan dan kekalahan.
“Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun,” ucap AHY.
AHY juga menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh hanya berfokus pada prosedur dan penyelenggaraan Pemilu, tetapi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang sehat.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat,” jelas AHY.
AHY juga mengingatkan pentingnya menjaga amanat Reformasi dalam setiap Pemilu ke depan, dengan TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral, serta fasilitas negara digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis.
AHY menambahkan bahwa setiap peserta Pemilu harus mendapatkan perlakuan yang adil, dan pihak yang menang harus menang karena kepercayaan rakyat, sedangkan pihak yang kalah harus menghormati kehendak rakyat.