Gaza, Purna Warta – Pengabaian terhadap kesepakatan baru mengenai Gaza oleh pihak Israel, dengan dukungan Amerika Serikat dan Dewan Perdamaian Trump, berpotensi mengembalikan krisis ke titik awal.
Perdana Menteri rezim pendudukan, Benjamin Netanyahu, kembali meningkatkan ketegangan terkait perang Gaza setelah menolak rencana 15 poin untuk menyelesaikan proses gencatan senjata di Jalur Gaza.
Netanyahu, dengan dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Nikolay Mladenov, koordinator lembaga yang disebut Dewan Perdamaian—yang oleh sumber tersebut disebut sebagai “dewan perang dan penipuan”—menyatakan bahwa militer Israel tidak akan menarik diri sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya. Posisi tersebut bertentangan dengan desakan Hamas agar peta jalan dan hasil perundingan dengan para mediator dilaksanakan.
Sikap Israel tersebut membuka kemungkinan munculnya krisis baru yang dapat mengancam gencatan senjata dan pelaksanaan tahap kedua kesepakatan.
Sebaliknya, Hamas menyatakan tetap berkomitmen terhadap ketentuan peta jalan yang diajukan oleh Dewan Perdamaian dan menegaskan keseriusannya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan 15 poin yang telah disepakati serta menetapkan jadwal pelaksanaannya.
Gerakan tersebut menyatakan bahwa prioritas harus diberikan kepada jaminan pelaksanaan kesepakatan secara penuh pada seluruh tahap dan ketentuannya sehingga dapat menghasilkan gencatan senjata secara menyeluruh.
Skenario Dimulainya Kembali Perang
Dalam konteks ini, Iyad al-Qara, penulis dan analis politik, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sikap Netanyahu menunjukkan pembalikan terhadap proses perundingan yang telah berlangsung hampir tiga bulan. Selama proses tersebut, menurutnya, Hamas dan kelompok-kelompok Palestina lainnya telah menunjukkan fleksibilitas yang cukup besar serta mempertahankan posisi mereka dalam dokumen peta jalan. Dengan demikian, tanggung jawab kini berada di pihak Israel dan Amerika Serikat.
Ia menambahkan bahwa penolakan Israel terhadap proposal tersebut, setelah muncul optimisme yang hati-hati di Jalur Gaza mengenai kemungkinan dilaksanakannya langkah-langkah praktis untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan dan memperkuat gencatan senjata, kembali membangkitkan kekhawatiran warga Palestina mengenai kemungkinan dimulainya kembali perang dengan intensitas yang bahkan lebih besar.
Penulis Palestina tersebut menegaskan bahwa masyarakat Palestina, khususnya, khawatir akan kembalinya pembunuhan terarah, pengeboman, dan serangan terhadap sasaran-sasaran tertentu di sekitar kawasan Garis Kuning, serta serangan terhadap para pengungsi dan tenda-tenda mereka. Menurutnya, tindakan semacam itu dapat kembali mendorong Jalur Gaza ke dalam eskalasi seperti yang terjadi sebelum perkembangan terakhir.
Tujuan Internal dan Eksternal Netanyahu dalam Menggagalkan Peta Jalan Gencatan Senjata Gaza
Sulaiman Bisharat, seorang pakar urusan Israel, menempatkan sikap Netanyahu dalam konteks yang lebih luas daripada sekadar perbedaan mengenai redaksi dokumen 15 poin. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah Amerika Serikat yang berkaitan dengan kalkulasi politik internal Israel serta hubungan antara Netanyahu dan Trump.
Ia mengatakan bahwa Netanyahu, khususnya menjelang pemilu Israel, berupaya tampil di hadapan publik Israel sebagai pemimpin yang mampu mengambil sikap keras terhadap Palestina.
Pakar tersebut menegaskan bahwa Netanyahu menggunakan persoalan Gaza sebagai alat tawar dalam hubungannya dengan Washington, khususnya dalam persoalan-persoalan lain, terutama isu Iran. Menurutnya, terdapat indikasi bahwa Trump ingin mengambil keputusan yang lebih independen dari posisi Israel mengenai Iran dan kawasan Timur Tengah.
Oleh karena itu, menurut Bisharat, penolakan Netanyahu terhadap dokumen penyelesaian gencatan senjata Gaza mungkin bukan sekadar keberatan terhadap pasal-pasal tertentu. Langkah tersebut dapat menjadi upaya Netanyahu untuk kembali menegaskan persyaratannya kepada pemerintah Amerika Serikat dan mencegah Washington mengelola persoalan regional secara sepihak.
Bisharat menekankan bahwa pada tahap ini Netanyahu menempatkan kepentingan politik domestik Israel sebagai prioritas dan melihatnya sebagai peluang penting untuk mempertahankan masa depan politiknya. Dengan posisi Partai Likud dan koalisi sayap kanan yang berkuasa yang disebut mengalami penurunan dalam sejumlah jajak pendapat, Netanyahu dinilai meyakini bahwa menunjukkan kemampuannya untuk bertahan menghadapi tekanan eksternal, bahkan dari Washington, dapat membantunya memulihkan dukungan publik Israel.
Pakar tersebut menyatakan bahwa Netanyahu sebelumnya telah mengklaim bahwa Israel mengetahui bagaimana mempertahankan posisinya dengan tegas ketika diperlukan, bahkan ketika berhadapan dengan sekutu terdekatnya. Namun, pendekatan tersebut mengandung risiko yang signifikan karena dapat menempatkan Netanyahu berseberangan dengan Washington, terutama apabila pemerintah Amerika Serikat menjadikan penghentian perang dan pengaturan tahap berikutnya di Gaza sebagai bagian dari visi regional yang lebih luas.