Al-Quds, Purna Warta – Dalam sebuah momen peringatan 105 tahun deklarasi Balfour, Hamas mengikrarkan sumpahnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang sah.
“Janji Inggris dan dosa politik dan pembantaian manusia berikutnya yang dilakukan terhadap rakyat kami, hak-hak kami dan tanah bersejarah kami dan dukungan Amerika yang berkelanjutan untuk rezim pendudukan adalah upaya yang gagal untuk memperkuat proyek Israel di tanah Palestina,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada peringatan 105 tahun perjanjian yang tidak menyenangkan itu.
Hamas menggambarkan kota al-Quds yang diduduki dan kompleks Masjid al-Aqsa yang suci sebagai “inti konflik” dengan rezim Tel Aviv, yang terus maju dengan rencananya untuk melakukan Yudaisasi terhadap mereka.
Baca Juga : Biden Peringatkan Partai Republik, Amerika Bisa Berjalan Menuju Kekacauan
“Peringatan Deklarasi Balfour tahun ini datang ketika penduduk al-Quds dan Tepi Barat melancarkan kampanye ketabahan dan perlawanan yang paling indah dan multi-segi terhadap Israel untuk membebaskan Palestina,” kata gerakan yang berbasis di Gaza.
Hamas melanjutkan dengan menunjukkan kejahatan dan kekejaman yang telah dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina dan tanah mereka sejak pengumuman Deklarasi Balfour, pihaknya menambahkan bahwa “hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah dari mana mereka mengungsi adalah hak yang sah dan hukum yang tidak dapat dicabut, dikesampingkan atau ditawar-tawar.”
Deklarasi Balfour datang dalam bentuk surat dari sekretaris luar negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris, diterbitkan pada 2 November 1917.
Deklarasi tersebut dibuat selama Perang Dunia I (1914-1918) dan termasuk dalam ketentuan Mandat Inggris untuk Palestina setelah pembubaran Kekaisaran Ottoman.
Ini secara luas dilihat sebagai pendahulu dari Nakba Palestina 1948, ketika kelompok paramiliter bersenjata Zionis, yang dilatih dan diciptakan untuk berperang berdampingan dengan Inggris dalam Perang Dunia II, secara paksa mengusir lebih dari 750.000 warga Palestina dari tanah air mereka.
Baca Juga : Yaman Tuntut Pembukaan Kembali Pelabuhan dan Bandara Negara Itu
Pasukan Israel membunuh pria Palestina selama serangan Tepi Barat
Sementara itu, tentara Israel telah menembak mati seorang pria Palestina selama serangan militer di bagian tengah Tepi Barat yang diduduki, kata para pejabat Palestina, dalam konfrontasi terbaru yang menjadikan tahun 2022 adalah tahun kekerasan paling mematikan di wilayah pendudukan dalam hampir satu dekade.
Kementerian Kesehatan Palestina pada hari Kamis (3/11) mengidentifikasi korban sebagai Daud Mahmoud Khalil Rayan yang berusia 42 tahun, menurut kantor berita resmi Wafa.
Para pejabat Palestina mengatakan serangan itu dimulai dengan kendaraan militer Israel memasuki desa Beit Duqqu di barat laut al-Quds pada dini hari. Dalam video yang beredar di media sosial, terdengar baku tembak.
Wafa melaporkan bahwa Rayan terkena peluru di jantung.
Perkembangan itu terjadi sehari setelah pasukan Israel membunuh seorang pria Palestina, bernama Habis Abdel Hafeez Rayan, berusia 54 tahun, atas dugaan serangan kendaraan yang menabrak dan menusuk seorang tentara Israel di sebuah pos pemeriksaan militer di dekat pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.
Menurut saksi, tentara Israel menembaki Rayan.
Radio tentara Israel mengatakan tentara itu terluka parah dan dibawa ke Pusat Medis Shaare Zedek di al-Quds.
Baca Juga : Teheran Jatuhkan Sanksi pada CIA Karena Campur Tangan Urusan Iran
Pasukan Israel baru-baru ini melakukan serangan dan pembunuhan sepanjang malam di Tepi Barat yang diduduki di utara, terutama di kota Jenin dan Nablus, di mana kelompok baru pejuang perlawanan Palestina telah dibentuk.
Israel telah membunuh lebih dari 150 warga Palestina sejak awal 2022 di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki, termasuk 26 orang sejak awal Oktober, kata Kementerian Kesehatan Palestina dalam sebuah laporan baru kemarin.
Kelompok-kelompok hak asasi lokal dan internasional mengutuk penggunaan kekuatan Israel yang berlebihan dan “kebijakan tembak-menembak” terhadap warga Palestina.
