Teheran, Purna Warta – Wakil menteri luar negeri Iran mengadakan pertemuan dengan duta besar Tiongkok dan Rusia di Teheran untuk membahas perkembangan terkini seputar rancangan nota kesepahaman antara Iran dan AS.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengumumkan dalam sebuah postingan di akun X-nya pada hari Sabtu bahwa ia telah mengadakan pertemuan bersama dengan duta besar Rusia dan Tiongkok di Teheran untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan terkini terkait rancangan MoU yang dimediasi oleh Pakistan.
“Hari ini, dalam pertemuan bersama dengan duta besar Rusia dan China di Teheran, dilakukan diskusi dan pertukaran pandangan mengenai perkembangan terkini terkait rancangan nota kesepahaman Islamabad,” ujarnya.
“Kemitraan strategis antara Iran, Tiongkok, dan Rusia, serta koordinasi dan interaksi antara ketiga negara, akan terus berlanjut dengan kuat,” tambah Gharibabadi.
Pertemuan tersebut terjadi di tengah intensifnya konsultasi diplomatik mengenai rancangan nota kesepahaman yang dibahas melalui saluran Islamabad. Pada hari Sabtu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang negaranya bertindak sebagai mediator dalam kontak antara Teheran dan Washington, mengatakan kedua belah pihak semakin dekat untuk mencapai kesepakatan perdamaian dan mengindikasikan bahwa penyelesaian dapat dilakukan dalam waktu 24 jam, diikuti dengan penandatanganan elektronik dan pembicaraan tingkat teknis.
Pernyataannya menyusul komentar Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi, yang mengatakan Teheran dan Washington dapat mengumumkan kesepahaman awal dalam beberapa hari mendatang sambil menekankan bahwa prosesnya belum selesai. Araqchi mengatakan kerangka kerja yang diusulkan dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan kemajuan strategis Iran dan tetap berpusat pada 14 poin nota kesepahaman yang saat ini sedang ditinjau.
Menurut menteri luar negeri Iran, peta jalan tersebut terdiri dari memorandum awal yang diikuti dengan negosiasi tahap kedua menuju kemungkinan kesepakatan akhir. Dia mengatakan isu-isu termasuk keringanan sanksi, masalah nuklir, rekonstruksi ekonomi, dan masalah sensitif lainnya akan dibahas kemudian, sambil menekankan bahwa setiap pengaturan harus mencakup jaminan yang dapat ditegakkan, penghormatan terhadap kedaulatan Iran, dan perlindungan terhadap pelanggaran komitmen di masa depan.