Al-Quds, Purna Warta – Menurut laporan pemberitaan Palestina Ma’an, Netanyahu telah mengajukan permintaan kepada Pengadilan Pusat Yerusalem untuk menunda kehadirannya dalam persidangan kasus korupsi yang menjeratnya dengan alasan “situasi keamanan dan politik”.
Berdasarkan surat kabar Ibrani Haaretz menulis bahwa pengacara Netanyahu telah mengajukan permohonan resmi untuk membatalkan empat sidang yang dijadwalkan pada pekan depan. Dalam permohonan tersebut disebutkan bahwa kondisi rahasia dan darurat yang terjadi baru-baru ini di wilayah pendudukan dan kawasan Asia Barat menjadi penghalang bagi kehadirannya.
Permintaan tersebut diserahkan dalam amplop tertutup kepada Kejaksaan Agung untuk disampaikan kepada para hakim pada Minggu pagi.
Permohonan ini diajukan setelah pengadilan memutuskan untuk melanjutkan kembali sidang menyusul dicabutnya status darurat. Sebelumnya, Netanyahu dijadwalkan hadir pada hari Minggu di Tel Aviv untuk memberikan kesaksian dalam kasus suap, pelanggaran kepercayaan, dan penipuan yang dikenal sebagai kasus 1000, 2000, dan 4000.
Sejumlah media internasional seperti BBC dan Reuters sebelumnya melaporkan bahwa proses hukum terhadap Netanyahu telah beberapa kali tertunda karena alasan politik dan keamanan, termasuk eskalasi konflik regional.
Media Israel seperti Haaretz dan Channel 12 (Israel) menyebut bahwa kasus hukum ini menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi stabilitas politik Israel, termasuk posisi Netanyahu dalam koalisi pemerintahan.
Sejumlah analis politik menilai bahwa permintaan penundaan ini memperkuat persepsi bahwa Netanyahu berusaha menunda proses hukum di tengah situasi keamanan yang belum stabil.
Survei terbaru yang dilaporkan media Israel menunjukkan adanya penurunan dukungan terhadap Netanyahu dan Partai Likud, terutama setelah konflik regional terbaru, yang juga berdampak pada persepsi publik terhadap kasus hukumnya.
Kasus 1000, 2000, dan 4000 yang dihadapi Netanyahu dianggap sebagai salah satu skandal politik terbesar dalam sejarah Israel modern, karena melibatkan dugaan hubungan antara kekuasaan politik, media, dan kepentingan bisnis.