Al-Quds, Purna Warta – Media Israel melaporkan bahwa rezim Israel dan para pejabat baru Suriah yang mengangkat diri sendiri telah membuat “kemajuan signifikan” menuju apa yang disebut sebagai “perjanjian keamanan” yang berpotensi ditandatangani dalam waktu dekat.
Baca juga: Warganet Desak Pembebasan Dokter Gaza Setelah Setahun Dipenjara Israel
Seorang sumber yang dekat dengan Abu Mohammed al-Jolani, pemimpin rezim Suriah yang dipimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), mengatakan kepada i24 News, media milik rezim Israel pada Kamis bahwa kesepakatan tersebut akan mencakup lampiran diplomatik, serta mengaitkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai pihak yang memfasilitasi kemajuan menuju perjanjian itu.
Menurut laporan tersebut, perjanjian itu diperkirakan akan ditandatangani dalam sebuah pertemuan puncak yang akan digelar di salah satu negara Eropa yang tidak disebutkan.
Sumber itu tidak menutup kemungkinan bahwa Jolani dapat menandatangani kesepakatan tersebut secara langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Rezim yang dipimpin Jolani—yang sebelumnya memimpin kelompok teroris Takfiri Daesh dan al-Qaeda di Suriah—menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang terpilih secara demokratis tahun lalu, di tengah gempuran intens serangan Israel yang menargetkan infrastruktur sipil dan pertahanan negara tersebut.
Setelah penggulingan pemerintah, Netanyahu secara terbuka mengklaim peran dalam perkembangan di Suriah. Pasukan Israel kemudian bergerak menduduki wilayah Suriah tambahan, termasuk Gunung Hermon yang strategis, serta melancarkan ratusan serangan udara lanjutan di seluruh negeri dengan terus menargetkan pangkalan militer dan persenjataan canggih. Pasukan Israel juga berulang kali melakukan penyerbuan ke wilayah Suriah selatan, termasuk Quneitra dan Dara’a.
Pasukan baru Suriah tidak menghadapi tentara Israel yang menduduki wilayah Suriah. Sebaliknya, mereka memusatkan operasi di dalam negeri, termasuk tindakan terhadap komunitas minoritas agama dan etnis.
Pada Maret, pasukan Jolani melakukan pembantaian terhadap warga sipil Alawi, disusul serangan terhadap warga Druze pada Juli. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Suriah juga melakukan serangan di kawasan mayoritas Kurdi, Sheikh Maqsoud dan Ashrafiyah, di Aleppo.
Rezim Israel menduduki Dataran Tinggi Golan Suriah dalam perang tahun 1967 yang didukung Barat terhadap wilayah-wilayah regional. Perjanjian gencatan senjata tahun 1974 kemudian menetapkan zona demiliterisasi di sepanjang garis depan.
Baca juga: Kelompok HAM: Israel Percepat Legalisasi Permukiman untuk Menghalangi Negara Palestina
Menteri Luar Negeri baru Suriah, Asaad al-Shaibani, mengatakan bahwa para pejabat baru Suriah diperkirakan akan menandatangani “perjanjian keamanan” dengan Tel Aviv sebelum akhir tahun, “berdasarkan perjanjian gencatan senjata tersebut.”
Namun demikian, rezim Israel menolak untuk sepenuhnya menarik diri dari wilayah yang didudukinya setelah kejatuhan Assad.
Sumber-sumber Israel mengatakan kepada i24 bahwa Tel Aviv hanya akan menarik diri dari sebagian dari sembilan posisi yang saat ini dikuasainya di dalam wilayah Suriah dengan imbalan sebuah “perjanjian damai” penuh, bukan sekadar “pengaturan keamanan.” Kesepakatan semacam itu akan mengharuskan Suriah secara resmi melepaskan klaimnya atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki.
Kemajuan menuju kesepakatan tersebut dilaporkan terjadi di tengah dukungan domestik yang sangat terbatas di Suriah terhadap normalisasi hubungan dengan rezim Israel.
Sebuah jajak pendapat nasional yang diterbitkan awal bulan ini menunjukkan bahwa hanya 14 persen warga Suriah yang mendukung normalisasi penuh, sementara hanya empat persen yang memandang rezim Israel secara positif. Survei tersebut dilakukan melalui wawancara langsung terhadap 1.229 orang dewasa dan menunjukkan penolakan kuat di kalangan minoritas Alawi, Druze, dan Kristen, yang melaporkan rasa takut dan ketidakamanan di bawah rezim baru Suriah.
Jajak pendapat itu juga menemukan bahwa 92 persen responden memandang pendudukan Israel atas wilayah Palestina serta agresi militer Tel Aviv di kawasan sebagai ancaman keamanan utama.