Al-Quds, Purna Warta – Menurut laporan Channel 12 Israel melaporkan bahwa 83 persen warga Israel menganggap Netanyahu bertanggung jawab atas kegagalan besar Israel dalam menghadapi Operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober. Stasiun televisi tersebut juga mengakui bahwa mayoritas warga Israel lebih memilih kandidat lain selain Netanyahu untuk menduduki jabatan perdana menteri.
Baca juga: Penulis Israel: Israel Tidak Akan Melihat Tahun 2048
Menurut laporan yang sama, hasil berbagai jajak pendapat di wilayah yang diduduki menunjukkan bahwa kubu politik yang menjadi pesaing Netanyahu berada di posisi terdepan. Dalam salah satu jajak pendapat Channel 12 pada Agustus 2026, Gadi Eisenkot memimpin dengan 40 persen dalam pertanyaan mengenai kandidat yang paling cocok menjadi perdana menteri, dibandingkan 35 persen untuk Netanyahu. Naftali Bennett juga unggul atas Netanyahu dalam salah satu simulasi, dengan 37 persen berbanding 35 persen.
Jajak pendapat Channel 12 lainnya menunjukkan bahwa 59 persen responden lebih memilih seseorang selain Netanyahu sebagai perdana menteri, sementara hanya 33 persen yang menganggap Netanyahu sebagai kandidat paling tepat. Selain itu, dalam survei lain yang dilakukan pada Agustus, 62 persen responden mengatakan mereka tidak percaya Israel pada akhirnya akan mencapai apa yang disebut pemerintah sebagai “kemenangan mutlak” di Gaza. Sebanyak 62 persen juga menilai Netanyahu tidak berhasil membawa Israel menuju kemenangan setelah tiga tahun perang.
Sebelumnya, Naftali Bennett, mantan perdana menteri Israel, juga melancarkan kritik keras terhadap kinerja Netanyahu. Bennett menuduh Netanyahu menggunakan penyebaran informasi palsu dan menjadikan aparat keamanan sebagai pihak yang harus disalahkan, dalam upaya membebaskan dirinya dari tanggung jawab langsung atas serangan 7 Oktober. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perdebatan politik di Israel menjelang pemilihan umum mendatang.
Ketidakpuasan terhadap Netanyahu juga tercermin dalam survei Israel Democracy Institute. Dalam survei yang dilakukan pada Februari 2025, 72,5 persen responden mengatakan Netanyahu seharusnya menerima tanggung jawab dan mengundurkan diri, baik segera maupun setelah perang berakhir, sedangkan 87 persen menganggap ia harus menerima tanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober.
Di sisi lain, perkembangan politik tersebut berlangsung bersamaan dengan meningkatnya kontroversi mengenai kebijakan Israel terhadap Palestina. Menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober 2026, sejumlah menteri sayap kanan yang menjadi sekutu Netanyahu kembali menyerukan apa yang mereka sebut sebagai “emigrasi sukarela” warga Palestina dari Gaza. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir bahkan mengusulkan rencana tujuh tahun yang mencakup pembentukan kementerian khusus untuk menangani emigrasi warga Gaza. Usulan tersebut memicu kekhawatiran Palestina mengenai kemungkinan pengusiran paksa massal atau terulangnya tragedi Nakba.
Menteri Pertahanan Israel Israel Katz juga dilaporkan berupaya mendapatkan dukungan Donald Trump untuk rencana pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza. Katz mengatakan bahwa solusi jangka panjang bagi Gaza tidak dapat dicapai tanpa apa yang ia sebut sebagai “migrasi” warga Palestina. Rencana tersebut telah mendapat kecaman luas karena dinilai berpotensi menjadi bentuk pengusiran paksa penduduk.
Namun, pada 5 September 2026, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee menyatakan bahwa tidak ada rencana yang didukung AS untuk memaksa warga Palestina meninggalkan Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul kembali seruan dari sejumlah menteri Israel untuk memindahkan warga Palestina secara massal.
Baca juga: Irak Peringatkan Kemungkinan Harga Minyak Menembus 100 Dolar per Barel
Dengan demikian, situasi politik Israel menjelang pemilu tidak hanya ditentukan oleh persaingan Netanyahu dengan kandidat-kandidat oposisi, tetapi juga oleh evaluasi masyarakat terhadap hasil perang, kegagalan mencapai apa yang disebut “kemenangan mutlak” di Gaza, tanggung jawab atas 7 Oktober, serta kontroversi mengenai kebijakan terhadap warga Palestina. Jajak pendapat terbaru menunjukkan adanya ketidakpuasan yang signifikan terhadap Netanyahu, meskipun ia masih memiliki basis dukungan kuat dan persaingan politik tetap sangat terbuka.